LegalPost

Tindak Pidana terhadap Nama Baik: Panduan Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan

Berdasarkan 28 kasus konsultasi · Diperbarui · Diterjemahkan dari naskah asli bahasa Korea.

Pokok persoalan dalam tindak pidana pencemaran nama baik adalah apakah fakta konkret yang dapat menurunkan penilaian sosial terhadap orang tertentu diungkapkan secara terbuka untuk umum. Dalam tindak pidana penghinaan, pokok persoalannya adalah apakah ungkapan yang merendahkan disampaikan tanpa menyatakan fakta. Penilaiannya harus mempertimbangkan isi dan konteks ungkapan, cakupan orang yang dituju, kemungkinan penyebaran, kepentingan umum, dan hal-hal lain secara bersamaan. Karena itu, perkara tidak dapat dinilai secara seragam hanya berdasarkan ucapan atau tulisan yang diunggah.

Sekilas pandang

Pihak yang terlibat → Pembicara atau pengunggah → Orang yang dibicarakan → Ucapan atau unggahan menyinggung seseorang → Apakah ungkapan menyatakan fakta konkret? → Ya, Pasal 307 → Apakah orang yang dimaksud dapat dikenali? → Tidak → Belum tentu pencemaran nilai kemungkinan penghinaan → Ya → Apakah fakta dapat diketahui umum atau berisiko tersebar? → Pencemaran nama baik dapat dipersoalkan → Periksa kebenaran fakta dan kepentingan umum → Fakta benar dan semata-mata berkaitan dengan kepentingan umum? → Tinjau isi dan keadaan sekitar → Kata-kata, konteks, orang yang dituju dan penyebaran → Jika melalui media atau internet → Cakupan unggahan dan niat untuk menjelek-jelekkan

Poin penting

  • Dalam tindak pidana pencemaran nama baik, pengungkapan fakta harus berupa pernyataan mengenai hubungan fakta konkret di masa lalu atau sekarang. Ungkapan tidak langsung juga dapat termasuk jika menyiratkan fakta tertentu dan cukup konkret untuk menurunkan penilaian sosial (Pasal 307 Undang-Undang Hukum Pidana (형법 제307조), contoh 3, 5, dan 12).
  • Korban harus dapat dikenali, tetapi nama asli tidak harus disebutkan. Bahkan dengan hanya menggunakan nama akun atau ungkapan yang ditujukan kepada suatu kelompok, korban dapat dianggap tertentu jika orang yang dimaksud dapat dikenali dari keadaan di sekitarnya (contoh 4 dan 14).
  • Keterbukaan untuk umum berarti keadaan yang memungkinkan pernyataan diketahui oleh orang yang tidak tertentu atau banyak orang. Sekalipun hanya disampaikan kepada satu orang, persoalan dapat timbul mengenai apakah orang yang berbicara menyadari kemungkinan penyebaran dan menerima risikonya (contoh 5, 10, 15, 21, dan 25).
  • Penyampaian fakta yang benar pun dapat menimbulkan persoalan pencemaran nama baik. Namun, perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 307 ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana (형법 제307조 제1항) tidak dipidana apabila fakta yang disampaikan benar dan semata-mata berkaitan dengan kepentingan umum (Pasal 310 Undang-Undang Hukum Pidana (형법 제310조), contoh 7 dan 13).
  • Tindak pidana pencemaran nama baik melalui penerbitan atau media sejenis mensyaratkan adanya niat untuk menjelek-jelekkan. Ungkapan yang berkaitan dengan kepentingan umum dapat dianggap tidak memiliki niat tersebut, kecuali terdapat keadaan khusus. Pasal 310 Undang-Undang Hukum Pidana (형법 제310조) tidak berlaku untuk tindak pidana ini (Pasal 309 dan 310 Undang-Undang Hukum Pidana (형법 제309조·제310조), contoh 2 dan 6).
  • Tindak pidana penghinaan dapat dipersoalkan apabila seseorang menyampaikan penilaian abstrak atau perasaan merendahkan yang dapat menurunkan penilaian sosial, tanpa menyatakan fakta konkret. Meskipun suatu kata-kata tidak sopan atau kasar, berdasarkan konteksnya kata-kata tersebut mungkin tidak termasuk penghinaan yang menurunkan penilaian terhadap pribadi seseorang (Pasal 311 Undang-Undang Hukum Pidana (형법 제311조), contoh 5, 8, 20, dan 23).
  • Untuk unggahan daring, perlu dipertimbangkan apakah unggahan dapat dilihat banyak pengguna, apakah fakta disampaikan, dan apakah ada niat untuk menjelek-jelekkan. Ulasan konsumen atau kritik mengenai perkara yang menjadi perhatian umum juga dinilai dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan tujuan penyampaian (Pasal 70 Undang-Undang tentang Promosi Pemanfaatan Jaringan Informasi dan Komunikasi serta Perlindungan Informasi, dan lain-lain (정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제70조), contoh 1, 3, dan 11).
  • Dalam perkara pencemaran nama baik atau penghinaan, waktu dan pihak yang menerima pencabutan pengaduan, dan tindakan sejenis, sangat penting. Pengaduan dapat dicabut sebelum putusan tingkat pertama dijatuhkan. Setelah penuntutan diajukan, pencabutan harus disampaikan kepada pengadilan yang menangani perkara (Pasal 232 dan 327 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (형사소송법 제232조·제327조), contoh 22).

Pertanyaan umum

Q. Apakah mengunggah ulasan buruk di internet dapat menjadi tindak pidana pencemaran nama baik?

Ulasan pengguna tidak serta-merta menjadi tindak pidana pencemaran nama baik. Perlu dilihat secara bersamaan apakah isinya berkaitan dengan layanan yang dialami langsung, apakah ungkapan tersebut ditujukan untuk kepentingan umum, apakah ada niat untuk menjelek-jelekkan, serta cakupan unggahan dan cara penyampaiannya. Dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui jaringan informasi dan komunikasi, niat untuk menjelek-jelekkan juga menjadi pokok persoalan.

Q. Apakah pencemaran nama baik dapat terjadi jika sesuatu yang tidak benar disampaikan secara tidak langsung atau hanya disiratkan?

Meskipun fakta tidak dinyatakan secara langsung, penyampaian tersebut dapat dianggap sebagai pengungkapan fakta apabila, dilihat dari maksud keseluruhan ungkapan, hal itu menyiratkan adanya fakta konkret dan berpotensi menurunkan penilaian sosial terhadap orang tertentu. Namun, penilaiannya bergantung pada kata-kata yang digunakan, konteks, dan hal-hal lain, termasuk apakah ungkapan tersebut hanya berupa pendapat atau penilaian, atau menyampaikan fakta konkret.

Q. Apakah unsur keterbukaan untuk umum dapat terpenuhi meskipun saya hanya berbicara kepada satu orang?

Pernyataan kepada satu orang pun dapat memenuhi unsur keterbukaan untuk umum apabila berpotensi tersebar kepada orang yang tidak tertentu atau banyak orang. Namun, unsur tersebut tidak selalu terpenuhi hanya karena ada kemungkinan penyebaran; perlu dilihat keadaan konkretnya, termasuk apakah orang tersebut menyadari kemungkinan itu dan menerima risikonya. Ada pula keadaan yang dapat menunjukkan tidak adanya kemungkinan penyebaran, misalnya berbicara dengan berbisik kepada lawan bicara.

Q. Apakah korban dapat dianggap tertentu jika saya menggunakan nama akun internet atau nama kelompok, bukan nama asli?

Nama asli tidak harus disebutkan. Korban dapat dianggap tertentu apabila, dengan mempertimbangkan ungkapan dan keadaan di sekitarnya secara keseluruhan, orang yang dimaksud dapat dikenali. Sebaliknya, jika identitas orang tersebut sulit diketahui hanya dari nama akun dan tidak ada petunjuk lain, korban mungkin tidak dianggap tertentu. Ungkapan yang ditujukan kepada suatu kelompok juga bergantung pada apakah orang tertentu dalam kelompok itu dapat dikenali dengan jelas.

Q. Apakah saya tidak akan dipidana jika menyampaikan fakta yang benar demi kepentingan umum?

Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana (형법 제310조) menetapkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 307 ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana (형법 제307조 제1항) tidak dipidana apabila fakta yang disampaikan benar dan semata-mata berkaitan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum juga dapat mencakup perhatian dan kepentingan seluruh anggota suatu kelompok sosial tertentu. Penilaiannya mempertimbangkan isi ungkapan, cakupan sasaran, tujuan, cara penyampaian, tingkat pelanggaran terhadap nama baik, dan hal-hal lain secara bersamaan. Ketentuan ini tidak berlaku untuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui penerbitan atau media sejenis.

Q. Apakah semua umpatan atau ungkapan yang merendahkan penampilan merupakan tindak pidana penghinaan?

Unsur tindak pidana penghinaan ditentukan berdasarkan apakah seseorang menyampaikan penilaian abstrak atau perasaan merendahkan yang dapat menurunkan penilaian sosial terhadap orang lain, tanpa menyatakan fakta. Meskipun suatu ungkapan tidak sopan atau kasar, tindak pidana penghinaan mungkin tidak terpenuhi apabila, dengan melihat latar belakang dan konteksnya secara keseluruhan, ungkapan tersebut tidak menurunkan penilaian sosial terhadap nilai pribadi orang yang dituju.

Q. Apakah tulisan yang mengkritik pejabat publik atau pemerintah daerah juga dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik?

Kritik terhadap kegiatan resmi pejabat publik atau perkara yang menjadi perhatian umum dinilai dengan mempertimbangkan kebebasan berekspresi dan kepentingan umum. Namun, sekalipun menyangkut perkara publik, serangan yang bersifat jahat atau sangat tidak wajar dan melampaui batas pembesar-besaran yang diperbolehkan, dengan menggunakan fakta palsu yang nyata, dapat dibatasi. Ada pula kasus yang menyatakan bahwa negara atau pemerintah daerah itu sendiri tidak dapat menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan berdasarkan hukum pidana.

Q. Apakah perkara pencemaran nama baik atau penghinaan otomatis berakhir jika para pihak menandatangani surat perdamaian?

Perkara tidak otomatis berakhir. Menurut kasus-kasus yang ada, pencabutan pengaduan atau pencabutan pernyataan bahwa korban tidak menghendaki pelaku dipidana harus dilakukan sebelum putusan tingkat pertama dijatuhkan. Setelah penuntutan diajukan, dokumen tersebut harus disampaikan kepada pengadilan yang memeriksa perkara. Jika tidak disampaikan kepada pengadilan sebelum putusan tingkat pertama dijatuhkan, pengadilan mungkin tidak dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima.

Hukum terkait

  • Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 20 (형법 제20조)
  • Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 307 ayat (1) dan (2) (형법 제307조 제1항·제2항)
  • Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 309 ayat (1) dan (2) (형법 제309조 제1항·제2항)
  • Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 310 (형법 제310조)
  • Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 311 (형법 제311조)
  • Undang-Undang tentang Promosi Pemanfaatan Jaringan Informasi dan Komunikasi serta Perlindungan Informasi, dan lain-lain, Pasal 70 ayat (1) dan (2) (정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제70조 제1항·제2항)
  • Konstitusi, Pasal 124 (헌법 제124조)
  • Undang-Undang Kerangka Konsumen, Pasal 4 (소비자기본법 제4조)
  • Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 232 ayat (1) dan (3) (형사소송법 제232조 제1항·제3항)
  • Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 327 angka 5 dan 6 (형사소송법 제327조 제5호·제6호)

Perhatikan

  • Keterbukaan untuk umum tidak ditentukan hanya berdasarkan apakah beberapa orang benar-benar mendengar pernyataan tersebut. Pernyataan kepada satu orang pun dapat menimbulkan persoalan mengenai kemungkinan penyebaran serta apakah orang yang berbicara menyadari dan menerima risikonya.
  • Apakah suatu ungkapan merupakan fakta atau pendapat, apakah korban dapat dikenali, dan apakah ungkapan tersebut cukup konkret untuk menurunkan penilaian sosial bergantung bukan hanya pada kata-katanya, tetapi juga pada konteks keseluruhan dan keadaan di sekitarnya.
  • Pengecualian dari pemidanaan demi kepentingan umum berdasarkan Pasal 310 Undang-Undang Hukum Pidana (형법 제310조) berlaku untuk perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 307 ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana (형법 제307조 제1항). Kasus-kasus yang ada menjelaskan bahwa ketentuan ini tidak berlaku untuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui penerbitan atau media sejenis.
  • Pencabutan pengaduan atau pencabutan pernyataan tidak menghendaki pelaku dipidana harus dilakukan sebelum putusan tingkat pertama dijatuhkan. Setelah penuntutan diajukan, hal tersebut harus disampaikan kepada pengadilan yang memeriksa perkara, bukan kepada lembaga penyidik.

Kasus sumber

Panduan ini disusun oleh AI dari kasus konsultasi Korea Legal Aid Corporation berikut (bahasa Korea).

  1. 소비자가 인터넷에 이용 후기를 게시한 경우 명예훼손죄의 성립 여부
  2. 공공의 이익을 위한 경우 출판물 등에 의한 명예훼손죄 여부
  3. 인터넷에 악성댓글을 게재한 경우 명예훼손죄의 성립 여부
  4. 인터넷에 허위사실을 게시한 경우 명예훼손죄 성립 여부
  5. 말다툼 중 사기꾼이라고 한 경우 명예훼손죄 성립 여부
  6. 인쇄물 몇 장을 배포한 경우 출판물 등에 의한 명예훼손 성립 여부
  7. 형법 제310조의 위법성조각사유인 ‘오로지 공공의 이익에 관한 때’의 의미와 판단 기준
  8. 신고를 받고 출동한 경찰에게 욕설을 한 경우 모욕죄의 성립 여부
  9. 인터넷에 타인에 대한 의견을 게시한 경우 명예훼손죄의 성립 여부
  10. 남편친구에게 남편명예를 훼손할 서신을 보낸 경우 처벌 여부
  11. 대통령에 대한 정책비판 등에 관한 동영상 게재가 명예훼손에 해당하는지
  12. 명예훼손죄 성립에 필요한 ‘사실의 적시’ 정도
  13. 형법 제310조의 위법성조각사유인 ‘공공의 이익’의 의미
  14. 피해자를 집합적 명사로 표현한 경우 명예훼손죄 성립 여부
  15. 명예훼손죄에서 ‘공연성’의 의미
  16. 기자회견이 허위사실 적시에 의한 명예훼손이 되기 위한 요건
  17. 다른 종교의 신앙 대상을 우스꽝스럽게 묘사하는 것 등이 허용되는지
  18. 국가나 지방자치단체가 명예훼손죄의 피해자가 될 수 있는지
  19. 명예훼손죄가 성립하기 위한 '사실의 적시'와 그 정도
  20. 모욕죄에서 말하는 ‘모욕’의 의미 및 위법성조각사유
  21. 명예훼손죄에 있어서 ‘공연성’의 의미
  22. 친고죄에서 고소취소 시기 및 그 상대방
  23. 모욕죄에서 말하는 ‘모욕’의 의미
  24. 인터넷 게임 채팅창에 외모 비하 발언을 한 경우 명예훼손죄의 성립 여부
  25. 명예훼손죄에 있어서 ‘공연성’의 의미

Panduan ini adalah informasi umum tentang hukum Korea, bukan nasihat hukum untuk kasus Anda. Konsultasikan dengan pengacara atau Korea Legal Aid Corporation (hubungi 132 di Korea).