1. Sebuah Kisah Manusiawi

Raka Pratama sudah berbulan-bulan berjuang dalam sengketa hak atas rumah peninggalan ayahnya. Ia percaya bahwa hasil perkaranya ditentukan oleh satu ketentuan dalam undang-undang yang, menurutnya, memperlakukan ahli waris dalam keadaan seperti dirinya secara tidak adil. Ketika Raka meminta pengadilan yang menangani sengketanya untuk mengajukan pertanyaan konstitusional atas ketentuan itu, permintaannya ditolak.

Dengan bantuan pengacaranya, Raka lalu mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi Korea melalui jalur yang tersedia bagi orang yang permintaan pengujian undang-undangnya telah ditolak oleh pengadilan. Ia berharap satu kalimat dalam undang-undang tersebut akan dihapus. Tetapi ia juga bertanya-tanya: apakah Mahkamah harus membatalkan seluruh aturan, dan berapa banyak hakim yang harus menyetujuinya?

2. Pertanyaan Hukumnya

Dalam permohonan berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea, kapan Mahkamah menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi? Apakah putusan itu harus mencakup seluruh undang-undang, atau dapat terbatas pada bagian tertentu saja?

3. Apa Kata Hukum Korea

Pasal 68 ayat (2) menyediakan jalur bagi seseorang yang sedang berperkara di pengadilan biasa untuk meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa undang-undang yang relevan dengan perkaranya, setelah pengadilan menolak permintaan untuk merujuk persoalan konstitusional tersebut. Jalur ini bukan banding atas seluruh putusan pengadilan biasa. Fokusnya adalah apakah ketentuan undang-undang yang berhubungan dengan perkara itu sesuai dengan konstitusi.

Untuk menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi Korea harus memperoleh dukungan sedikitnya enam hakim. Jika ambang itu tercapai, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan inkonstitusional.

Putusan tersebut tidak selalu membatalkan seluruh undang-undang. Bentuknya dapat mencakup:

  • Pembatalan seluruh undang-undang, apabila masalah konstitusional mencakup keseluruhan aturan.
  • Pembatalan sebagian, misalnya satu pasal, satu ayat, satu kalimat, atau bahkan bagian dari suatu kalimat.
  • Putusan mengenai penerapan aturan dalam keadaan tertentu, sementara teks ketentuan tetap tercantum dalam undang-undang. Bentuk terakhir ini merupakan jenis putusan yang berbeda dari pembatalan formal atas teks aturan.
Jika Mahkamah menyatakan seluruh atau sebagian ketentuan undang-undang inkonstitusional, bagian yang dinyatakan inkonstitusional kehilangan daya berlakunya. Namun, putusan yang hanya membatasi cara atau keadaan penerapan suatu ketentuan tidak boleh disamakan begitu saja dengan penghapusan teks undang-undang.

Dengan demikian, dua hal perlu dibedakan: berapa hakim yang mendukung putusan inkonstitusional, dan seberapa luas bagian aturan yang dinyatakan inkonstitusional. Yang pertama berkaitan dengan ambang suara; yang kedua bergantung pada cakupan masalah konstitusional yang diperiksa.

4. Bagaimana Pengadilan Korea Menangani Persoalan Ini

Secara umum, Mahkamah Konstitusi Korea memeriksa apakah ketentuan yang dipersoalkan memang berhubungan dengan perkara pemohon dan apakah ketentuan itu bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah tidak sekadar menilai apakah hasil perkara terasa tidak adil bagi salah satu pihak. Pertanyaan utamanya adalah apakah aturan hukum yang menjadi dasar atau berpengaruh terhadap perkara dapat dipertahankan secara konstitusional.

Pengujian konstitusionalitas berpusat pada aturan hukum yang dipersoalkan, bukan pada pengulangan pemeriksaan fakta atau sekadar ketidakpuasan terhadap hasil perkara biasa.

Jika keberatan hanya menyangkut cara pengadilan menilai bukti atau menerapkan hukum terhadap fakta, persoalan tersebut tidak otomatis menjadi alasan untuk membatalkan undang-undang. Sebaliknya, bila masalahnya terletak pada isi aturan yang relevan, Mahkamah dapat menguji aturan itu dan menentukan apakah persoalannya mencakup seluruh teks atau hanya bagian tertentu.

Putusan inkonstitusional juga tidak selalu berarti setiap kata dalam pasal yang diuji dihapus. Mahkamah dapat membatasi putusannya pada bagian yang bermasalah. Dalam bentuk putusan tertentu, Mahkamah dapat menyatakan bahwa ketentuan tidak boleh diterapkan dalam keadaan tertentu tanpa menghapus teksnya dari undang-undang. Karena akibat hukumnya berbeda, isi dan rumusan putusan perlu dibaca dengan cermat.

5. Menerapkan Hukum pada Perkara Raka

Pertama, perkara Raka berasal dari sengketa yang sedang diperiksa pengadilan biasa. Ia meminta pengadilan merujuk pertanyaan konstitusional mengenai aturan yang menurutnya memengaruhi penyelesaian sengketa tersebut. Setelah permintaan itu ditolak, Raka menggunakan jalur Pasal 68 ayat (2). Langkah ini membuat permohonannya berfokus pada konstitusionalitas aturan, bukan semata-mata meminta Mahkamah mengubah putusan sengketa rumahnya.

Kedua, Raka perlu menunjukkan bahwa ketentuan yang ia persoalkan memiliki kaitan nyata dengan perkaranya. Jika aturan itu tidak berlaku atau tidak berpengaruh pada hasil perkara, dasar permohonannya menjadi lebih lemah. Karena itu, ia dan pengacaranya perlu menjelaskan dengan terang bagaimana ketentuan tersebut digunakan dalam sengketa hak waris itu.

Ketiga, Mahkamah akan menilai substansi keberatan Raka. Andaikan masalahnya terdapat pada satu ayat yang membedakan kelompok ahli waris dalam situasi tertentu, Mahkamah tidak harus membatalkan seluruh undang-undang. Jika syarat suara terpenuhi, putusan dapat dibatasi pada ayat, kalimat, atau bagian kalimat yang menimbulkan masalah konstitusional.

Keempat, sedikitnya enam hakim harus mendukung kesimpulan bahwa aturan yang diuji bertentangan dengan konstitusi agar dijatuhkan putusan inkonstitusional. Jika jumlah itu tidak tercapai, permintaan Raka tidak menghasilkan putusan inkonstitusional dengan ambang tersebut, sekalipun sebagian hakim mungkin memiliki keberatan terhadap aturan itu.

Terakhir, akibat bagi Raka bergantung pada rumusan putusan. Jika bagian ketentuan yang menentukan hasil sengketanya dinyatakan inkonstitusional, bagian itu kehilangan daya berlaku sesuai akibat hukum putusan. Jika Mahkamah hanya menyatakan bahwa aturan tidak boleh diterapkan pada keadaan tertentu, teksnya mungkin tetap ada, tetapi penerapannya dibatasi. Karena itu, kemenangan konstitusional tidak selalu berbentuk penghapusan satu pasal secara keseluruhan.

6. Kesimpulan: Apa yang Terjadi, dan Apa yang Sebaiknya Anda Lakukan?

Dalam kisah ini, Mahkamah tidak otomatis menerima tuntutan Raka hanya karena ia telah mengajukan permohonan. Untuk memperoleh putusan inkonstitusional, sedikitnya enam hakim harus menyetujuinya. Jika ambang itu tercapai, putusan dapat membatalkan seluruh aturan atau hanya bagian yang bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah juga dapat membatasi penerapan aturan tanpa menghapus teksnya; bentuk putusan dan akibat hukumnya harus dibaca secara tepat.

Bagi Raka, hasil paling berarti bukan sekadar melihat pasal dihapus, melainkan memperoleh putusan yang menyentuh bagian aturan yang benar-benar memengaruhi sengketanya. Bagi siapa pun yang menghadapi situasi serupa:

  • Pastikan kaitan langsungnya: jelaskan bagaimana ketentuan yang diuji berlaku atau berpengaruh terhadap perkara Anda.
  • Tentukan bagian yang dipersoalkan dengan cermat: masalahnya mungkin hanya terletak pada satu ayat atau kalimat, bukan seluruh undang-undang.
  • Segera periksa prosedur dan tenggat waktu: jalur Pasal 68 ayat (2) memiliki persyaratan khusus, sehingga mintalah nasihat hukum tanpa menunda setelah pengadilan menolak permintaan rujukan.