Melakukan Hak Set-off Setelah Putusan Pengadilan Tetap

Meskipun Anda tidak mengajukan hak set-off selama persidangan, Anda masih dapat melakukannya setelah putusan tetap untuk menghentikan eksekusi melalui Gugatan Keberatan atas Klaim.

발행일 17/04/2026, 16.202 분 소요0

Exercising Set-off Rights After a Final Court Judgment

Latar belakang → Putusan tetap memerintahkan pembayaran → Hak set-off sudah dapat digunakan sebelum sidang berakhir → Pernyataan set-off setelah sidang dapat menjadi alasan keberatan → Putusan MA 66da780 → Langkah setelah putusan → ① Sidang berakhir tanpa mengajukan set-off → ② Kreditur mencoba menyita aset berdasarkan putusan → ③ Nyatakan niat set-off secara resmi → ④ Ajukan gugatan keberatan atas klaim dan sertakan bukti → Siapa yang dapat menempuh jalur ini? → Debitur yang memiliki piutang sah terhadap kreditur dapat mengajukan keberatan untuk menghentikan eksekusi; set-off dapat melunasi atau membatalkan utang dalam putusan → Periksa piutang Anda → Pastikan Anda memiliki piutang yang sah terhadap kreditur → Nyatakan dan buktikan set-off → Sampaikan niat set-off secara resmi dan ajukan buktinya dalam gugatan → Dapatkan nasihat hukum → Konsultasikan langkah yang tepat dengan profesion…

Berita Terkait

Real Estate

Tanah Tercemar, Pemilik Dibebani: Siapa yang Harus Menanggung Biaya Pemulihan?

Saat pemerintah memerintahkan pemilik sebuah SPBU menyelidiki dan membersihkan tanah tercemar, ia merasa diminta membayar kesalahan orang lain. Hukum Korea Selatan memang dapat membebankan tanggung jawab kepada pemilik tanpa membuktikan kesalahannya—tetapi ada batas, pengecualian, dan hak untuk menuntut kembali biaya.

2026.10.11

Administrative

Ketika Aset Sekolah Tak Bisa Dijual Begitu Saja: Mengapa Izin Negara Tetap Diperlukan

Saat sebuah yayasan sekolah hendak menjual tanah untuk membayar utang, proses izin terasa seperti penghalang bagi semua pihak. Namun, hukum Korea menempatkan kelangsungan sekolah dan perlindungan aset dasarnya sebagai kepentingan publik yang penting.

2026.10.11

Civil

Satu Langkah yang Terlewat Bisa Menutup Jalan ke Mahkamah Konstitusi Korea

Nadia menggugat aturan yang menjadi dasar sanksi terhadap usahanya, tetapi ia tidak meminta pengadilan biasa mengajukan pengujian konstitusional atas setiap pasal yang ingin ia persoalkan. Dalam mekanisme Korea, permohonan ke Mahkamah Konstitusi umumnya baru terbuka setelah langkah awal itu ditempuh—meski bentuk putusan pengadilan tidak selalu menentukan segalanya.

2026.10.11

Civil

Perkara Sudah Berakhir, tetapi Uji Konstitusionalitas Belum Tentu Ikut Berakhir

Ketika perkara utama Raka selesai diputus sebelum Mahkamah Konstitusi Korea mengambil keputusan, apakah permohonannya otomatis kehilangan dasar? Jawabannya bergantung pada bagaimana perkara itu berakhir—dan alasan mengapa pengujian konstitusional diajukan.

2026.10.113

Administrative

Terlambat 30 Hari: Mengapa Alasan yang Masuk Akal Belum Tentu Menyelamatkan Gugatan Konstitusional di Korea

Setelah permohonan agar undang-undang diuji konstitusionalitasnya ditolak, Rina baru mencari bantuan hukum ketika tenggat 30 hari telah lewat. Dalam jalur gugatan konstitusional tertentu di Korea, keterlambatan itu dapat menutup pintu pengadilan—bahkan jika ada alasan yang sulit dihindari.

2026.10.111

Civil

Kapan Mahkamah Konstitusi Korea Menyatakan Sebuah Undang-Undang Tetap Berlaku?

Ketika permohonan Arif Pratama untuk menguji sebuah aturan ditolak oleh pengadilan, ia membawa persoalan itu ke Mahkamah Konstitusi Korea. Namun, agar undang-undang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, dibutuhkan dukungan jumlah hakim tertentu—dan ada pula arti penting penafsiran yang sudah dipakai Mahkamah Agung.

2026.10.10

Civil

Putusan Telanjur Berkekuatan Hukum Tetap: Masihkah Ada Jalan Setelah Mahkamah Konstitusi Korea Membatalkan Undang-Undang?

Dewi telah menempuh upaya konstitusional, tetapi perkara yang menjadi pangkalnya selesai lebih dahulu. Ketika ketentuan undang-undang itu kemudian dinyatakan inkonstitusional, hukum Korea masih membuka pintu peninjauan kembali—namun hanya bagi pihak tertentu dan dalam keadaan tertentu.

2026.10.10

Civil

Ketika Enam Hakim Mengatakan “Tidak”: Nasib Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Korea

Setelah pengadilan menolak permintaan Raka agar sebuah aturan diuji, ia membawa persoalan itu ke Mahkamah Konstitusi Korea. Namun, mengajukan permohonan belum berarti seluruh undang-undang akan dibatalkan—hasilnya bergantung pada suara hakim dan bagian aturan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi.

2026.10.09

Administrative

Ketika Membatalkan Hukum Justru Bisa Merugikan Semua Orang

Mira menggugat aturan bantuan yang menguntungkan satu kelompok, tetapi menutup pintu bagi kelompok lain yang serupa. Di Korea Selatan, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan aturan itu bertentangan dengan Konstitusi tanpa langsung menghapusnya—dan alasan di balik pilihan itu penting.

2026.10.09

Administrative

Ketika Hukum Tidak Bisa Dijawab Hanya dengan “Konstitusional” atau “Batal”

Raka mengajukan pengaduan konstitusional setelah pengadilan menolak permintaannya agar sebuah undang-undang diperiksa. Namun Mahkamah Konstitusi Korea tidak selalu harus memilih antara mempertahankan hukum sepenuhnya atau membatalkannya sekaligus.

2026.10.09

Civil

Ketika Sebuah Undang-Undang Dipersoalkan di Tengah Persidangan

Saat aturan yang harus diterapkan hakim terasa bertentangan dengan konstitusi, pihak berperkara tidak bisa langsung meminta Mahkamah Konstitusi membatalkannya. Kisah Rina menunjukkan siapa yang berwenang mengajukan perkara, apa yang terjadi jika permohonan ditolak, dan bagaimana proses itu memengaruhi sidang utama.

2026.10.08

Civil

Dua Kali Menguji Undang-Undang, Satu Kesalahan Prosedural yang Fatal

Setelah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang ditolak, Rina memilih mengulang permohonan yang sama di tingkat pengadilan lebih tinggi. Langkah itu justru menutup jalan menuju pengaduan konstitusional di Korea Selatan.

2026.10.081

Civil

Ketika Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Berbeda: Seberapa Mengikat Putusan Bersyarat?

Ayu mengira putusan Mahkamah Konstitusi Korea telah menutup sengketa hukumnya. Namun, aturan yang dipersoalkan tetap tertulis sama—dan pengadilan biasa tidak selalu menganggap tafsir konstitusional itu mengikat.

2026.10.08

Administrative

Ketika Pasal Tetap Tertulis, tetapi Satu Tafsirnya Dilarang

Maya Santoso menghadapi sanksi berdasarkan sebuah pasal yang masih tercetak utuh setelah Mahkamah Konstitusi Korea menyatakan salah satu cara membacanya bertentangan dengan konstitusi. Putusan bersyarat itu mengikat—tetapi hanya pada tafsir yang benar-benar dinyatakan inkonstitusional.

2026.10.08

Divorce

Ketika Tafsir Hukum Dipersoalkan: Jalan yang Keliru untuk Menggugat Aturan Perceraian

Raka meminta pengadilan mengajukan uji konstitusionalitas karena ia menilai aturan perceraian ditafsirkan terlalu menguntungkan pasangan yang tidak bersalah. Namun, hukum Korea membedakan dengan tegas antara menggugat undang-undangnya dan menggugat cara hakim menafsirkannya.

2026.10.07

Civil

Warisan Tanpa Hak bagi Anak Perempuan: Siapa yang Berwenang Menguji Hukum Adat Korea?

Ketika ayah meninggal dan hukum adat lama menyingkirkan anak perempuannya dari pembagian harta, Hana Lee mencari jalan melalui Mahkamah Konstitusi. Namun, pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah aturan itu adil, melainkan pengadilan mana yang berwenang menilainya.

2026.10.07

Civil

Mengajukan Uji Konstitusionalitas Belum Menghentikan Persidangan

Maya Pratiwi meminta pengadilan menguji undang-undang yang menjadi dasar perkara perdatanya. Namun, permohonan itu tidak otomatis memberi jeda: yang menentukan adalah apakah pengadilan sendiri meneruskan perkara tersebut ke Mahkamah Konstitusi Korea.

2026.10.07

Civil

Ketika Permohonan Uji Konstitusional Ditolak: Bisakah Pemohon Meminta Persidangan Ulang?

Nadia berharap Mahkamah Konstitusi Korea menilai undang-undang yang menurutnya merugikan dirinya. Namun setelah permohonan yang diajukan melalui pengadilan ditolak karena tidak menentukan hasil perkara, muncul pertanyaan penting: apakah Nadia sendiri berhak meminta peninjauan ulang?

2026.10.07

Article Q&A

Ask anything about this article

"What is the key point?"
"Who are the main people mentioned?"

Apa yang Terjadi Jika Anda Lupa Mengajukan Hak Set-off?

Bayangkan Anda berhutang kepada seseorang, tetapi orang tersebut juga berhutang kepada Anda. Dalam istilah hukum, ini disebut hak set-off (hak untuk mengompensasi hutang). Jika mereka menuntut Anda dan Anda lupa menyebutkan hal ini di pengadilan hingga sidang berakhir, Anda mungkin mendapatkan putusan yang memerintahkan Anda membayar jumlah penuh.

Apakah Anda Masih Bisa Menggunakan Hak Tersebut Setelah Putusan?

Banyak orang khawatir bahwa begitu putusan sudah 'tetap dan pasti', hal itu tidak bisa diubah lagi. Namun, Mahkamah Agung Korea memberikan jalur khusus untuk kasus-kasus seperti ini.

Yurisprudensi Mahkamah Agung: Meskipun syarat untuk set-off sudah ada sebelum sidang berakhir, jika pernyataan kehendak untuk melakukan set-off dilakukan setelah sidang berakhir, hal tersebut tetap dapat menjadi alasan keberatan terhadap klaim (Putusan Mahkamah Agung 66da780).

Mengajukan Gugatan Keberatan atas Klaim

Jika kreditur mencoba menyita aset Anda berdasarkan putusan tersebut, Anda dapat mengajukan 'Gugatan Keberatan atas Klaim' (청구이의의 소).

Mengapa? Karena dengan melakukan hak set-off setelah persidangan, hutang yang disebutkan dalam putusan secara teknis telah lunas atau dibatalkan.
Bagaimana caranya? Anda harus secara resmi menyatakan niat untuk melakukan set-off (biasanya melalui surat tercatat yang disertifikasi isinya) dan kemudian menyajikannya sebagai bukti dalam gugatan keberatan Anda.

Hal Penting yang Perlu Diperhatikan

Jika Anda berada dalam situasi di mana ada putusan tetap terhadap Anda, namun Anda juga memiliki piutang yang sah terhadap orang tersebut, jangan putus asa. Berkonsultasilah dengan profesional hukum untuk melakukan hak set-off dengan benar dan menghentikan eksekusi.

--- Informasi ini untuk panduan umum dan bukan merupakan saran hukum. Silakan berkonsultasi dengan pengacara yang kompeten untuk kasus spesifik.

Sekilas pandang

Berita Terkait

Apa yang Terjadi Jika Anda Lupa Mengajukan Hak Set-off?

Apakah Anda Masih Bisa Menggunakan Hak Tersebut Setelah Putusan?

Mengajukan Gugatan Keberatan atas Klaim

Hal Penting yang Perlu Diperhatikan

법률 상담

Pendapat & Diskusi

Terpopuler