Denda besar setelah syarat merger dilanggar

Asiana Airlines dan Korean Air dikenai denda paksa dengan jumlah gabungan 18,5786 miliar won dalam beberapa tahun terakhir. Nilai tersebut setara dengan sekitar 18,58 miliar won, atau kurang lebih Rp190 miliar jika dihitung dengan kurs perkiraan; nilai dalam rupiah dapat berubah mengikuti kurs.

Data Komisi Perdagangan Adil Korea untuk periode 2023 hingga Agustus 2026 menempatkan kedua maskapai di antara perusahaan dengan sanksi terbesar. Asiana menempati dua posisi teratas dalam daftar denda paksa, sementara Korean Air berada di posisi kedua.

Kedua maskapai dikenai sanksi karena tidak memenuhi sejumlah ketentuan yang ditetapkan ketika pemerintah menyetujui penggabungan usaha mereka.

Rincian sanksi yang dikenakan

Asiana menerima denda paksa sebesar 12,1045 miliar won pada 18 Juli tahun sebelumnya. Korean Air dikenai 5,8856 miliar won pada 19 Desember, dan Asiana kembali dikenai sanksi sebesar 588,5 juta won pada tanggal yang sama.

Jika seluruh sanksi tersebut dijumlahkan, nilainya mencapai 18,5786 miliar won. Denda paksa merupakan pembayaran yang dapat dikenakan ketika perusahaan tidak menjalankan kewajiban atau ketentuan yang diperintahkan regulator.

  • Asiana Airlines: 12,1045 miliar won.
  • Korean Air: 5,8856 miliar won.
  • Asiana Airlines, sanksi tambahan: 588,5 juta won.

Perusahaan lain dalam daftar

Di luar dua maskapai tersebut, Buyeong Housing berada di posisi berikutnya dengan denda sebesar 290 juta won. Janggeum Maritime dan Sinokor Petrochemical masing-masing dikenai 160 juta won, sedangkan HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering dikenai 100 juta won.

Dua syarat utama dalam persetujuan merger

Komisi Perdagangan Adil Korea menyetujui penggabungan usaha pada Desember 2024 dengan sejumlah ketentuan untuk melindungi persaingan dan kepentingan penumpang. Di antara ketentuan itu, maskapai tidak boleh menaikkan rata-rata tarif kursi melampaui batas yang ditentukan dan tidak boleh mengurangi jumlah kursi yang disediakan.

Aturan tarif dimaksudkan untuk mencegah harga tiket melonjak terlalu tinggi setelah dua perusahaan besar bergabung. Sementara itu, batas pasokan kursi ditujukan agar penumpang tetap memiliki pilihan penerbangan yang memadai—mirip dengan memastikan jumlah layanan tidak dikurangi setelah dua penyedia layanan menjadi satu kelompok usaha.

Apa yang dimaksud dengan denda paksa?

Denda paksa adalah sanksi finansial yang dikenakan agar perusahaan mematuhi kewajiban yang sudah ditetapkan regulator. Dalam kasus ini, sanksi berkaitan dengan pelaksanaan syarat merger, bukan sekadar denda umum atas kegiatan usaha.

Tarif pada sejumlah rute melewati batas

Pada kuartal pertama tahun sebelumnya, Asiana dinilai melampaui batas kenaikan tarif di empat dari sekitar 30 rute yang diperiksa. Rute tersebut mencakup penerbangan dari Incheon ke Barcelona, Frankfurt, dan Roma, serta rute Gwangju–Jeju.

Laporan menyebut Asiana memperoleh tambahan pendapatan tarif sekitar 680 juta won pada rute-rute tersebut di atas batas yang diizinkan. Kasus ini menjadi salah satu dasar sanksi terhadap perusahaan, meskipun jumlah tambahan tarif yang disebutkan tidak boleh disamakan begitu saja dengan nilai keseluruhan denda paksa yang dikenakan.

Pembatasan tarif biasanya membandingkan harga rata-rata pada rute tertentu dengan acuan yang telah ditentukan. Artinya, regulator dapat menilai bukan hanya harga sebuah tiket pada satu hari, tetapi juga pola tarif rata-rata dalam periode dan rute yang menjadi sasaran pengawasan.

Pasokan kursi Frankfurt menjadi sorotan

Sanksi lain berkaitan dengan jumlah kursi yang tersedia di rute Incheon–Frankfurt. Korean Air dan Asiana dilaporkan hanya menyediakan kursi setara 69,5 persen dari jumlah pada periode pembanding 2019.

Dengan kata lain, jika jumlah kursi pada periode acuan dianggap 100, kapasitas yang dilaporkan tersedia hanya sekitar 69,5. Perbandingan dengan 2019 digunakan sebagai tolok ukur untuk memeriksa apakah pasokan dikurangi setelah merger, meskipun kondisi operasi dan permintaan pada tiap periode dapat berbeda.

Ketentuan pasokan kursi penting bagi penumpang karena jumlah kursi yang lebih sedikit dapat membatasi pilihan jadwal dan ketersediaan tiket. Namun, dampak akhirnya bergantung pada keadaan tiap rute dan periode perjalanan.

Pemeriksaan rute Cheongju–Jeju belum selesai

Komisi juga sedang meninjau pasokan kursi pada rute Cheongju–Jeju yang melibatkan Korean Air, Asiana, dan Jin Air. Dalam periode Desember 2024 hingga Desember 2025, ketiga maskapai diduga menyediakan kurang dari 90 persen jumlah kursi pada 2019.

Pemeriksaan tersebut belum menghasilkan keputusan akhir. Jika regulator menyimpulkan bahwa ketentuan merger memang dilanggar, sanksi paksa dapat bertambah; tetapi kemungkinan itu masih bergantung pada hasil peninjauan dan keputusan resmi.

Dampak yang perlu dipantau

Perkembangan kasus ini dapat memengaruhi cara regulator mengawasi merger besar di sektor penerbangan. Bagi penumpang, hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah apakah harga tiket tetap terkendali dan tersedia cukup pilihan kursi serta jadwal pada rute yang terdampak.

  • Regulator masih menilai dugaan pengurangan kursi di rute Cheongju–Jeju.
  • Keputusan lanjutan dapat menentukan apakah ada sanksi tambahan.
  • Kepatuhan pada batas tarif dan pasokan kursi akan menjadi perhatian selama pengawasan merger berlangsung.

Pengawasan berlanjut setelah merger disetujui

Persetujuan merger tidak berarti seluruh kewajiban perusahaan berakhir. Ketika regulator memberikan izin dengan syarat tertentu, perusahaan tetap harus mematuhi syarat tersebut selama masa pengawasan yang ditetapkan.

Kasus Asiana dan Korean Air menunjukkan bahwa keputusan merger dapat disertai kewajiban yang menyentuh langsung layanan konsumen, seperti harga dan jumlah kursi. Karena itu, hasil pemeriksaan berikutnya—terutama terkait rute Cheongju–Jeju—akan menjadi penentu apakah total sanksi berhenti pada angka saat ini atau bertambah.