Kisah Perjuangan Budi Santoso
Budi Santoso telah bekerja sebagai operator mesin di sebuah pabrik manufaktur besar di Korea selama lima belas tahun. Karena dedikasinya terhadap hak-hak rekan kerjanya, Budi terpilih menjadi pengurus penuh waktu (full-time union official) untuk Serikat Pekerja di perusahaannya selama lima tahun terakhir. Selama masa jabatan tersebut, Budi tidak lagi mengoperasikan mesin; seluruh waktunya dihabiskan untuk negosiasi kolektif, mengelola keluhan karyawan, dan memastikan keselamatan kerja di pabrik.
Budi menerima sejumlah uang dari perusahaan berdasarkan perjanjian kerja bersama untuk menopang hidupnya selama ia menjalankan tugas serikat. Namun, ketika hari pensiunnya tiba, muncul perselisihan antara Budi dan departemen SDM perusahaan. Budi berharap pesangonnya dihitung berdasarkan jumlah uang yang ia terima selama menjadi pengurus serikat. Sebaliknya, perusahaan berargumen bahwa karena Budi tidak melakukan 'pekerjaan produksi', perhitungan pesangonnya harus berbeda.
Pertanyaan Hukum Utama
Dalam situasi seperti yang dialami Budi Santoso, apa standar yang digunakan oleh hukum Korea Selatan untuk menghitung uang pesangon (severance pay) bagi seorang pengurus penuh waktu serikat pekerja yang telah berhenti bekerja?
Apa yang Dikatakan Hukum Korea
Berdasarkan Undang-Undang Hubungan Perburuhan dan Serikat Pekerja di Korea Selatan, terdapat aturan khusus mengenai pengurus penuh waktu:
Pasal 24 menyatakan bahwa pengurus serikat dapat dibebaskan dari kewajiban bekerja jika hal tersebut diatur dalam perjanjian kolektif atau disetujui oleh pemberi kerja. Pada prinsipnya, pengurus tersebut tidak boleh menerima gaji dari pemberi kerja selama masa tugasnya.
Namun, terdapat pengecualian sejak tahun 2010 mengenai "batas pembebasan waktu kerja" (time-off system), di mana pengurus dapat menerima upah tanpa kehilangan pendapatan untuk kegiatan keselamatan industri dan pemeliharaan serikat, asalkan tidak melampaui batas waktu yang ditentukan.
Dalam hal perhitungan pesangon, poin utamanya adalah:
- Status sebagai karyawan tetap ada meskipun kewajiban bekerja ditangguhkan.
- Uang yang diberikan kepada pengurus serikat selama masa tugasnya seringkali tidak dikategorikan sebagai "upah atas kerja" (wages for labor), melainkan sebagai tunjangan dukungan.
Pendekatan Pengadilan Korea
Pengadilan Agung Korea telah memberikan garis panduan yang jelas mengenai masalah ini. Pengadilan berpendapat bahwa pengurus penuh waktu serikat pekerja berada dalam posisi yang mirip dengan karyawan yang sedang dalam masa cuti atau hiatus.
Karena mereka tidak memberikan jasa kerja secara langsung kepada perusahaan, maka pembayaran yang mereka terima selama masa jabatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai upah yang menjadi dasar perhitungan pesangon. Untuk menjamin standar hidup karyawan setelah pensiun, pengadilan menetapkan bahwa dasar perhitungan haruslah rata-rata upah dari karyawan lain yang memiliki posisi (jabatan) dan golongan (senioritas) yang sama dengan si pengurus tersebut.
Menerapkan Hukum pada Kasus Budi
Mari kita bedah situasi Budi Santoso menggunakan logika hukum di atas:
Pertama, meskipun Budi menerima uang selama menjadi pengurus serikat, uang tersebut bukanlah "upah hasil kerja」 yang biasa diterima operator mesin. Jika pesangon Budi dihitung berdasarkan jumlah uang yang ia terima sebagai pengurus, hal itu bisa menjadi tidak adil jika jumlah tersebut lebih rendah atau justru jauh lebih tinggi dari standar gaji posisi aslinya.
Kedua, karena Budi memiliki posisi senioritas tertentu sebelum menjadi pengurus, hukum melihat bahwa Budi seharusnya tetap mendapatkan hak ekonomi yang setara dengan rekan-rekan sejawatnya yang tetap bekerja di jalur produksi.
Oleh karena itu, perusahaan tidak bisa memberikan pesangon yang sangat rendah hanya karena Budi tidak bekerja di mesin, tetapi mereka juga tidak menggunakan jumlah tunjangan serikat sebagai dasar. Perusahaan harus mencari karyawan lain dengan jabatan dan golongan yang sama dengan Budi, lalu menggunakan rata-rata upah mereka sebagai basis perhitungan pesangon Budi.
Kesimpulan: Apa yang Terjadi dan Apa yang Harus Anda Lakukan?
Pada akhirnya, Budi Santoso memenangkan haknya untuk mendapatkan pesangon yang layak. Perusahaan menghitung ulang pesangon Budi berdasarkan gaji rata-rata rekan sejawatnya di level senioritas yang sama, sehingga Budi menerima jumlah yang jauh lebih adil daripada sekadar menghitung tunjangan serikatnya.
Saran Praktis bagi Anda:
- Bagi Pengurus Serikat: Pastikan Anda memiliki catatan yang jelas mengenai posisi dan golongan gaji terakhir Anda sebelum menjadi pengurus penuh waktu, karena inilah yang akan menjadi kunci perhitungan pesangon Anda.
- Bagi Perusahaan: Jangan berasumsi bahwa pengurus serikat tidak berhak atas pesangon penuh. Gunakan standar rata-rata upah rekan sejawat yang setara untuk menghindari tuntutan hukum di masa depan.
- Tinjau Perjanjian Kolektif: Selalu periksa apakah ada klausul khusus dalam Collective Bargaining Agreement (CBA) yang mengatur tentang perhitungan masa kerja dan pesangon bagi pengurus serikat.
