Pilihan Pribadi, Batas Hukum: Mengapa Korea Selatan Tetap Menghukum Praktik Prostitusi

1. Kisah Manusia: Kesepakatan yang Berujung di Pengadilan

Maya, seorang perempuan dewasa yang tinggal di Seoul, sedang menghadapi tekanan ekonomi. Suatu malam, ia bertemu Arif, seorang pria yang menawarkan uang sebagai imbalan atas hubungan seksual. Maya menyetujui tawaran itu. Tidak ada ancaman yang tampak, dan bagi Maya, keputusan tersebut merupakan kesepakatan pribadi antara dua orang dewasa.

Beberapa waktu kemudian, polisi menyelidiki transaksi itu dan Maya didakwa berdasarkan undang-undang Korea Selatan yang mengatur prostitusi. Ia merasa bingung: jika ia setuju, bukankah keputusan itu termasuk bagian dari kebebasan menentukan kehidupan seksual dan pekerjaan? Pertanyaan Maya bukan hanya tentang dirinya. Ia menyentuh batas antara kebebasan pribadi dan kewenangan negara untuk mengatur perilaku yang terjadi di ruang privat.

2. Pertanyaan Hukumnya

Apakah menghukum orang yang secara sukarela melakukan prostitusi melanggar hak konstitusional atas otonomi seksual, privasi, dan kebebasan memilih pekerjaan menurut hukum Korea Selatan?

3. Apa Kata Hukum Korea Selatan

Undang-undang Korea Selatan tentang penghukuman tindakan yang berkaitan dengan prostitusi mengatur bahwa orang yang melakukan prostitusi dapat dikenai pidana. Rumusan ketentuan yang menjadi pokok perdebatan menyatakan:

“Orang yang melakukan prostitusi dipidana dengan penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak 3 juta won, kurungan, atau pidana ringan berupa denda tertentu.”

Ketentuan ini tidak hanya menyasar pihak yang membeli layanan seksual. Orang yang menjual atau melakukan hubungan seksual dengan imbalan juga dapat terkena hukuman. Karena itu, persetujuan antara dua orang dewasa tidak dengan sendirinya membuat perbuatan tersebut kebal dari penuntutan.

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menilai bahwa penerapan aturan itu memang membatasi sejumlah hak, termasuk kebebasan seksual, privasi, dan kebebasan memilih pekerjaan. Namun, pembatasan hak tidak otomatis inkonstitusional. Pertanyaannya adalah apakah pembatasan itu memiliki tujuan yang sah dan seimbang dengan kepentingan yang hendak dilindungi.

Menurut prinsip yang diterapkan Mahkamah Konstitusi, perilaku seksual berada dalam ranah privat, tetapi dapat diatur hukum apabila keluar ke ruang sosial dan dinilai mengganggu kepentingan masyarakat yang sah.

Pertimbangan penting dalam analisis tersebut meliputi:

• Tujuan undang-undang: melindungi ketertiban sosial dan mencegah perdagangan tubuh manusia serta dampak yang dinilai merusak martabat dan kesetaraan.
• Kesesuaian cara: penghukuman dipandang sebagai cara yang dapat mengurangi permintaan terhadap prostitusi dan, dengan demikian, membatasi pasar yang menopangnya.
• Kebutuhan penghukuman: menurut pengadilan, pendidikan atau langkah nonpidana belum terbukti sama efektifnya dalam menekan permintaan.
• Penilaian terhadap pihak yang menjual layanan: pengadilan menganggap penghukuman terhadap pihak ini perlu untuk mencegah pasokan dan akses terhadap prostitusi terus berkembang. Namun, orang yang memenuhi syarat sebagai korban prostitusi dapat dikecualikan dari hukuman.
• Perlindungan dan pemulihan: hukum menyediakan kemungkinan penanganan yang berbeda, termasuk perlindungan dan dukungan pemulihan bagi korban.

Dengan demikian, hukum tidak menganggap setiap perkara memiliki latar belakang yang sama. Unsur paksaan, eksploitasi, dan kondisi yang membuat seseorang menjadi korban dapat berpengaruh pada bagaimana perkara ditangani.

4. Cara Pengadilan Korea Selatan Menilai Persoalan Ini

Dalam perkara konstitusional mengenai aturan tersebut, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mempertahankan ketentuan pidana itu. Pengadilan mengakui bahwa hukum membatasi otonomi seksual, privasi, dan kebebasan memilih pekerjaan. Namun, ia menyimpulkan bahwa pembatasan tersebut tidak melanggar Konstitusi.

Dasar pemikirannya adalah bahwa hubungan seksual berbayar tidak selalu dipandang sebagai transaksi setara hanya karena tidak tampak ada paksaan langsung. Menurut pandangan pengadilan, ketimpangan ekonomi dapat membuat pihak yang menjual layanan berada dalam posisi rentan, sementara pasar prostitusi dapat mendorong eksploitasi dan memperluas risiko bagi kelompok yang lebih rentan.

Pengadilan juga memberi ruang bagi pembentuk undang-undang untuk memilih kebijakan pidana dalam persoalan sosial yang kompleks, selama pilihan itu memiliki tujuan yang sah dan tidak terbukti secara jelas berlebihan.

Ini bukan berarti setiap orang yang didakwa pasti akan dihukum. Pengadilan yang memeriksa perkara tertentu tetap harus menilai bukti, keadaan orang yang terlibat, dan apakah orang tersebut sebenarnya merupakan korban yang dilindungi hukum. Namun, keberatan bahwa prostitusi dilakukan atas dasar persetujuan saja biasanya tidak cukup untuk membatalkan aturan pidananya.

5. Menerapkan Hukum pada Kasus Maya

Pertama, Maya mengakui bahwa ia menerima uang sebagai imbalan atas hubungan seksual. Jika fakta itu terbukti, perbuatannya masuk ke dalam cakupan larangan yang berlaku. Fakta bahwa ia dan Arif sama-sama orang dewasa tidak otomatis menghapus unsur pelanggaran.

Kedua, Maya dapat mengajukan bahwa pilihan tersebut merupakan bagian dari otonomi seksual dan kebebasan bekerja. Argumen itu menyentuh hak konstitusional yang nyata, tetapi tidak menentukan hasil perkara dengan sendirinya. Mahkamah Konstitusi telah menerima bahwa hak-hak tersebut dapat dibatasi demi kepentingan sosial yang dianggap sah.

Ketiga, pertanyaan penting berikutnya adalah apakah Maya bertindak secara sukarela dalam arti yang sebenarnya, atau apakah ada paksaan, penipuan, eksploitasi, atau keadaan lain yang membuatnya memenuhi syarat sebagai korban. Kesulitan ekonomi saja tidak otomatis membuktikan status korban. Sebaliknya, tidak adanya ancaman yang terlihat juga tidak selalu menutup kemungkinan adanya eksploitasi. Rincian dan bukti mengenai keadaan Maya perlu diperiksa secara saksama.

Keempat, jika tidak ada dasar untuk memperlakukannya sebagai korban dan transaksi berbayar itu terbukti, tantangan konstitusional Maya kemungkinan besar tidak akan berhasil. Pengadilan Korea Selatan telah menyatakan bahwa penghukuman terhadap pihak yang melakukan prostitusi tidak melanggar hak-hak yang ia invokasikan.

6. Kesimpulan: Apa yang Terjadi, dan Apa yang Sebaiknya Dilakukan?

Dalam kisah ini, Maya tetap menghadapi risiko pidana meskipun ia menganggap transaksi itu sebagai kesepakatan pribadi. Jika fakta menunjukkan hubungan seksual dilakukan dengan imbalan dan Maya tidak memenuhi kriteria sebagai korban yang dikecualikan dari hukuman, pengadilan kemungkinan akan menolak argumen bahwa hukum tersebut inkonstitusional dan melanjutkan pemeriksaan pidana. Dengan asumsi transaksi itu terbukti dan tidak ada keadaan yang mengubah penilaian hukumnya, Maya dapat dinyatakan bersalah.

Hasil itu tidak berarti hukum mengabaikan paksaan atau eksploitasi. Justru, bila seseorang mengalami tekanan, kendali pihak lain, penipuan, atau keadaan yang relevan untuk diakui sebagai korban, fakta tersebut dapat mengubah cara perkara ditangani. Karena itu, orang yang berada dalam situasi serupa sebaiknya:

• Segera berkonsultasi dengan pengacara di Korea Selatan sebelum memberikan keterangan terperinci atau mengambil langkah dalam proses pidana.
• Simpan bukti yang menggambarkan keadaan sebenarnya, seperti pesan, catatan pembayaran, komunikasi dengan pihak yang mengatur pertemuan, atau bukti adanya ancaman maupun kendali.
• Jelaskan secara jujur jika ada paksaan atau eksploitasi, dan tanyakan kepada penasihat hukum tentang kemungkinan memperoleh pengakuan sebagai korban serta akses ke perlindungan dan dukungan pemulihan.