1. Kisah Manusia: Sepotong Sinar Matahari dan Sebuah Surat Denda
Pada suatu sore musim panas di Seoul, Sari Wibowo membawa alas tipis ke taman kecil di depan apartemennya. Ia memilih tempat yang cukup lapang untuk berjemur, lalu melepas atasannya. Sari tidak berniat menarik perhatian atau mengganggu siapa pun; baginya, taman itu hanya tempat terbuka untuk menikmati matahari.
Beberapa hari kemudian, sebuah pemberitahuan datang: ia diminta membayar denda karena dianggap melakukan tindakan paparan tubuh secara berlebihan di tempat yang dapat dilihat orang banyak. Sari terkejut. Ia memahami bahwa orang lain mungkin merasa tidak nyaman, tetapi ia tidak menemukan jawaban sederhana atas pertanyaan yang mengusiknya: bagian tubuh apa yang sebenarnya wajib ditutupi, dan seberapa banyak paparan yang menjadikan seseorang pelanggar?
2. Pertanyaan Hukumnya
Apakah seseorang boleh dikenai sanksi berdasarkan aturan Korea yang menghukum orang yang di tempat umum memperlihatkan tubuh secara berlebihan, atau menampilkan bagian yang seharusnya ditutupi, sehingga menimbulkan rasa malu atau tidak nyaman pada orang lain—padahal aturan itu tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan paparan berlebihan atau bagian yang harus ditutupi?
3. Apa Kata Hukum Korea
Hukum pidana harus memberi tahu masyarakat terlebih dahulu tindakan apa yang dapat berujung pada hukuman. Prinsip ini dikenal sebagai asas legalitas, termasuk tuntutan bahwa rumusan larangan harus cukup jelas agar warga dapat memahami batas perilaku yang dilarang dan aparat tidak diberi keleluasaan yang terlalu luas.
Ketentuan yang dipersoalkan dalam perkara ini melarang tindakan yang, dalam terjemahan ringkas, berbunyi:
Memperlihatkan tubuh secara berlebihan di tempat yang dapat dilihat banyak orang, atau memperlihatkan bagian yang seharusnya ditutupi, sehingga menimbulkan rasa malu atau tidak nyaman pada orang lain.
Mahkamah Konstitusi Korea menilai rumusan tersebut tidak memberikan ukuran yang memadai. Beberapa masalah utamanya adalah:
- Paparan secara berlebihan tidak disertai tolok ukur yang menjelaskan batas antara tindakan yang boleh dan yang dilarang.
- Bagian yang seharusnya ditutupi tidak menunjuk bagian tubuh tertentu secara jelas.
- Rasa malu atau tidak nyaman dapat berbeda menurut orang, keadaan, dan lingkungan. Perasaan itu tidak dengan sendirinya menjelaskan bagian tubuh mana yang wajib ditutupi.
- Tujuan melindungi moralitas dan tata kesusilaan juga tidak cukup membantu, karena istilah tersebut terlalu luas untuk menetapkan batas larangan secara pasti.
Dalam putusan 24 November 2016, perkara 2016헌가3, Mahkamah Konstitusi Korea menyatakan ketentuan itu bertentangan dengan asas kejelasan yang merupakan bagian dari asas legalitas. Pengadilan menilai ketidakjelasannya dapat dihindari, misalnya dengan menyebut secara spesifik bagian tubuh yang dilarang untuk diperlihatkan.
Artinya, negara tidak cukup mengatakan bahwa suatu tindakan membuat orang lain malu atau tidak nyaman. Jika tindakan itu hendak dihukum, aturan harus menjelaskan dengan cukup terang apa yang dilarang.
4. Cara Pengadilan Korea Menilai Persoalan Ini
Dalam perkara seperti ini, pengadilan tidak hanya bertanya apakah seseorang tersinggung atau terganggu. Pengadilan juga menguji apakah rumusan undang-undangnya memberi batas yang dapat dipahami secara wajar oleh masyarakat dan diterapkan secara konsisten oleh aparat.
Mahkamah Agung Korea pernah menjelaskan bahwa paparan tubuh yang sekadar menimbulkan rasa malu atau tidak nyaman dapat masuk dalam cakupan ketentuan tersebut. Namun, penjelasan itu belum menyelesaikan persoalan mendasar: apa arti paparan yang berlebihan, dan bagian tubuh mana yang tergolong harus ditutupi? Menurut Mahkamah Konstitusi, penjelasan tersebut tetap tidak membuat batas larangan menjadi cukup pasti.
Prinsip yang penting bagi warga adalah bahwa penilaian pribadi tentang kesopanan tidak boleh menggantikan rumusan hukum yang jelas. Jika pembuat undang-undang dapat menyebut tindakan atau bagian tubuh yang dilarang secara konkret, hukum tidak semestinya membiarkan batasnya bergantung pada penilaian yang berubah-ubah.
Putusan ini bukan pernyataan bahwa segala bentuk ketelanjangan di tempat umum selalu diperbolehkan. Artinya lebih terbatas: seseorang tidak dapat dihukum berdasarkan ketentuan yang dinyatakan tidak jelas dan inkonstitusional. Perbuatan tertentu masih mungkin dinilai menurut aturan lain yang lebih spesifik, jika unsur-unsurnya benar-benar terpenuhi.
5. Menerapkan Hukum pada Kasus Sari
Pertama, tindakan Sari terjadi di taman depan apartemen, tempat orang lain dapat melihatnya. Fakta bahwa suatu tempat terbuka untuk umum dapat relevan, tetapi itu saja belum menjawab apakah ia melanggar hukum.
Kedua, pemberitahuan denda mendasarkan tuduhan pada paparan tubuh yang dianggap berlebihan atau pada penampilan bagian yang seharusnya ditutupi. Namun, ketentuan itu tidak menetapkan ukuran yang membuat tindakan melepas atasan otomatis masuk ke dalam kategori tersebut. Sari pun tidak diberi batas yang terang untuk mengetahui sebelumnya bahwa tindakan berjemur seperti itu akan dikenai sanksi berdasarkan ketentuan tersebut.
Ketiga, ketidaknyamanan orang yang melihat Sari tidak dapat menjadi satu-satunya penentu. Reaksi seseorang mungkin tulus, tetapi berbeda dari reaksi orang lain. Jika perasaan itu dipakai tanpa batas hukum yang objektif, perilaku yang sama dapat dihukum di satu tempat dan dianggap bukan pelanggaran di tempat lain.
Keempat, tujuan menjaga kesusilaan tidak memperbaiki kekurangan tersebut. Tujuan yang dinyatakan secara umum tidak menjelaskan bagian tubuh mana yang dilarang diperlihatkan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembuat undang-undang sebenarnya dapat merumuskan larangan dengan lebih spesifik.
Karena itu, persoalan Sari bukan semata-mata apakah sebagian warga menganggap tindakannya tidak pantas. Persoalan hukumnya adalah apakah negara dapat menjatuhkan denda berdasarkan ketentuan yang tidak memberi batas larangan secara cukup jelas. Putusan Mahkamah Konstitusi menjawabnya dengan menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan asas kejelasan.
6. Kesimpulan: Apa yang Terjadi pada Sari, dan Apa yang Sebaiknya Anda Lakukan?
Dalam kisah ini, Sari mengajukan keberatan terhadap denda yang hanya didasarkan pada ketentuan paparan tubuh tersebut. Setelah dasar hukumnya dinyatakan inkonstitusional, sanksi terhadapnya tidak dapat dipertahankan hanya dengan mengandalkan rumusan yang telah dinilai tidak jelas. Namun, dampaknya terhadap perkara tertentu dapat bergantung pada tahap proses dan status keputusan yang sudah diterbitkan; karena itu, orang yang menerima pemberitahuan tetap perlu memeriksa dokumen dan tenggat yang berlaku.
Bagi siapa pun yang menghadapi situasi serupa di Korea:
- Simpan pemberitahuan dan catat tenggatnya. Perhatikan dasar hukum, tanggal penerimaan, cara mengajukan keberatan, dan batas waktu yang tercantum.
- Minta penjelasan tertulis tentang aturan yang diterapkan. Pastikan apakah sanksi bertumpu pada ketentuan yang sama atau pada aturan lain dengan unsur yang berbeda.
- Cari bantuan hukum sebelum membayar atau mengabaikan surat tersebut. Putusan mengenai konstitusionalitas suatu aturan dapat berpengaruh berbeda menurut tahap perkara, sehingga nasihat yang menilai dokumen dan keadaan konkret sangat penting.
