Enam Meter di Tempat Parkir: Mengapa Mabuk Mengemudi Tetap Dilarang di Luar Jalan Umum

1. Kisah Manusia: Enam Meter di Tempat Parkir

Raka Pratama baru saja selesai makan malam bersama teman-temannya di sebuah restoran di Korea Selatan. Ia minum alkohol, lalu menyadari mobilnya terhalang kendaraan lain di tempat parkir. Berpikir bahwa ia hanya perlu menggesernya sedikit, Raka masuk ke mobil dan memindahkannya sekitar enam meter. Tak lama kemudian, petugas menghentikannya. Karena mengemudi setelah minum, ia didakwa.

Raka merasa tuduhan itu berlebihan. Mobilnya tidak pernah keluar dari tempat parkir, tidak melaju di jalan umum, dan hanya bergerak sebentar. Ia pun mempertanyakan apakah negara boleh menghukum seseorang atas tindakan yang dilakukan di lokasi yang bukan jalan raya. Pertanyaan itu membawa perkara sederhana tentang enam meter ke hadapan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan.

2. Pertanyaan Hukumnya

Apakah larangan mengemudi dalam keadaan mabuk yang juga mencakup tempat di luar jalan umum bertentangan dengan Konstitusi Korea Selatan—karena dianggap tidak jelas, membatasi kebebasan bertindak secara berlebihan, atau memperlakukan pengemudi secara tidak setara?

3. Apa Kata Hukum Korea Selatan

Hukum lalu lintas Korea Selatan tidak membatasi larangan mengemudi dalam keadaan mabuk hanya pada jalan umum. Dalam konteks larangan tersebut, istilah tempat di luar jalan umum mencakup ruang yang dapat digunakan untuk mengoperasikan kendaraan sesuai fungsi normalnya. Tempat parkir dapat termasuk dalam kategori itu.

Yang menjadi perhatian hukum bukan semata-mata apakah suatu tempat berstatus jalan umum. Pertanyaan pentingnya ialah apakah ruang tersebut memungkinkan kendaraan digunakan dan digerakkan sebagaimana kendaraan pada umumnya.

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menyatakan bahwa cakupan aturan itu tidak terlalu kabur untuk dipahami. Penafsiran bahwa tempat di luar jalan umum meliputi ruang yang dapat digunakan untuk mengoperasikan kendaraan secara normal memberi batas yang dapat dimengerti, sehingga aturan tersebut tidak melanggar asas kejelasan dalam hukum pidana.

Tujuan aturan itu ialah mencegah kecelakaan akibat mengemudi dalam keadaan mabuk dan melindungi nyawa, keselamatan, serta harta benda masyarakat. Mahkamah juga menilai bahwa larangan di berbagai lokasi dapat membantu mencapai tujuan tersebut. Ketika mabuk, kemampuan mengendalikan kendaraan dan merespons keadaan dapat menurun. Hal itu meningkatkan kemungkinan pengemudi memasuki atau bergerak di ruang yang tidak dirancang sebagai jalan umum.

Menurut Mahkamah, membatasi larangan hanya pada daftar tempat tertentu akan menyulitkan upaya pencegahan kecelakaan. Risiko tidak selalu berhenti di batas jalan umum.

Dalam menilai apakah aturan itu seimbang, Mahkamah mempertimbangkan beberapa hal:

• Mengemudi dalam keadaan mabuk dapat menimbulkan risiko kecelakaan yang besar dan akibat yang serius.
• Risiko tersebut dapat muncul juga di luar jalan umum, termasuk di tempat yang dilalui orang atau digunakan untuk memindahkan barang.
• Kepentingan yang dibatasi adalah kebebasan untuk mengemudi setelah minum di tempat-tempat tersebut, yang tidak dinilai sebagai kepentingan sosial yang cukup kuat untuk mengalahkan kebutuhan melindungi keselamatan publik.

Mahkamah juga membedakan mengemudikan mobil dari mengoperasikan mesin atau alat lain setelah minum. Kendaraan dapat berpindah tempat untuk mengangkut orang atau barang dan menimbulkan bahaya bagi pihak lain. Karena potensi dan besarnya risiko serta kebutuhan campur tangan polisi berbeda, kedua jenis tindakan itu tidak harus diperlakukan sebagai kelompok yang sama.

4. Cara Pengadilan Korea Selatan Menilai Perkara Seperti Ini

Dalam perkara konstitusional, pengadilan tidak hanya bertanya apakah seseorang merasa tindakannya kecil atau tidak berbahaya. Pengadilan menilai tujuan aturan, apakah aturan itu membantu mencapai tujuan tersebut, apakah pembatasannya terlalu luas, dan apakah kerugian terhadap kebebasan individu sebanding dengan manfaat bagi masyarakat.

Prinsip umumnya: suatu aturan pidana harus cukup jelas agar orang dapat memahami larangannya, dan pembatasan hak harus memiliki tujuan yang sah serta tidak boleh lebih berat daripada yang diperlukan untuk mencapainya.

Untuk larangan mengemudi dalam keadaan mabuk di luar jalan umum, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menerima bahwa risiko keselamatan tidak hanya hadir di jalan raya. Mahkamah menyimpulkan bahwa cakupan aturan dapat dipahami, perlindungan publik merupakan tujuan yang sah, dan larangan itu tidak melanggar kebebasan bertindak secara umum maupun asas kesetaraan. Mahkamah mengambil keputusan tersebut pada 25 Februari 2016.

5. Menerapkan Hukum pada Kasus Raka

Pertama, lokasi kejadian. Raka berada di tempat parkir, bukan di jalan umum. Namun, hal itu tidak dengan sendirinya mengeluarkan tindakannya dari cakupan larangan. Tempat parkir merupakan ruang tempat mobil dapat dijalankan sesuai fungsi normalnya.

Kedua, cara kendaraan digunakan. Raka duduk di dalam mobil dan menggerakkannya sekitar enam meter. Jarak yang pendek tidak mengubah fakta bahwa mobil dijalankan. Inti penilaiannya bukan seberapa jauh kendaraan melaju, tetapi apakah kendaraan dioperasikan.

Ketiga, keberatan bahwa aturan tidak jelas. Raka dapat berpendapat bahwa frasa tempat di luar jalan umum terlalu luas. Namun, penafsiran Mahkamah memberikan batas yang relevan: ruang di luar jalan umum yang dapat digunakan untuk mengoperasikan kendaraan secara normal. Karena tempat parkir memenuhi gambaran itu, keberatan mengenai ketidakjelasan kemungkinan besar tidak berhasil.

Keempat, keberatan mengenai kebebasan dan kesetaraan. Raka juga dapat mengatakan bahwa larangan tersebut terlalu jauh menjangkau ruang pribadi atau tempat parkir. Mahkamah, bagaimanapun, menilai pencegahan kecelakaan dan perlindungan masyarakat sebagai kepentingan penting. Mengemudikan mobil juga berbeda dari menggunakan alat lain karena kendaraan dapat bergerak dan membahayakan orang atau barang di sekitarnya. Atas dasar itu, aturan tersebut dinilai tidak melanggar kebebasan bertindak atau asas kesetaraan.

6. Kesimpulan: Apa yang Terjadi, dan Apa yang Sebaiknya Anda Lakukan?

Keberatan konstitusional Raka tidak akan membuat tindakannya menjadi bebas dari larangan. Berdasarkan pendekatan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, memindahkan mobil sekitar enam meter di tempat parkir setelah minum tetap dapat termasuk mengemudi dalam keadaan mabuk. Larangan yang mencakup tempat di luar jalan umum dinilai tidak bertentangan dengan Konstitusi.

Bagi siapa pun yang berada dalam situasi serupa, beberapa langkah praktis dapat membantu:

• Jangan memindahkan mobil setelah minum, sekalipun hanya beberapa meter atau hanya di dalam tempat parkir.
• Minta orang yang tidak minum untuk mengemudi, atau hubungi taksi maupun layanan pengangkutan kendaraan.
• Jika sudah diperiksa atau didakwa, catat fakta secara akurat—termasuk lokasi, jarak kendaraan bergerak, dan siapa yang mengoperasikannya—lalu segera minta nasihat hukum setempat.

Bagi Raka, alasan bahwa ia tidak pernah memasuki jalan umum bukanlah jawaban yang cukup. Dalam perkara ini, enam meter tetap merupakan perjalanan dengan mobil, dan keselamatan orang di sekitar tetap menjadi pertimbangan utama.