1. Sebuah cerita manusiawi
Maya Santoso, seorang produser film independen yang tinggal di Korea Selatan, akhirnya berhasil menyelesaikan film panjang pertamanya. Ia membuat film itu dengan anggaran terbatas, mengandalkan bantuan teman-teman dan kerja keras selama berbulan-bulan. Namun, Maya tidak mendaftarkan diri sebagai pelaku usaha produksi film kepada kementerian yang berwenang, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang saat itu.
Tak lama kemudian, Maya didakwa melakukan tindak pidana karena memproduksi film tanpa registrasi. Ketika perkara pidananya masih diperiksa, aturan yang menjadi dasar kewajiban tersebut dicabut dan digantikan oleh undang-undang baru. Maya pun mengajukan permohonan agar ketentuan lama diuji terhadap konstitusi. Permohonannya ditolak oleh pengadilan yang memeriksa perkara pidananya, sehingga ia membawa persoalan itu ke Mahkamah Konstitusi Korea.
2. Pertanyaan hukumnya
Dapatkah ketentuan undang-undang yang sudah dicabut tetap diuji konstitusionalitasnya jika ketentuan itu masih mungkin diterapkan untuk memutus perkara pidana yang sedang berjalan?
3. Apa yang dikatakan hukum Korea
Prinsip umum: aturan yang berlaku
Pada dasarnya, pengujian konstitusionalitas undang-undang ditujukan kepada ketentuan yang masih berlaku. Jika suatu aturan telah dicabut, aturan itu umumnya tidak lagi menjadi objek pengujian karena tidak lagi mengatur hubungan hukum untuk masa depan.
Namun, pencabutan tidak selalu menghapus seluruh akibat hukum dari aturan lama. Perkara yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan sebelum pencabutan dapat tetap diputus berdasarkan ketentuan lama, terutama jika undang-undang baru memuat aturan peralihan.
Ketentuan yang telah dicabut dapat menjadi objek pengujian secara pengecualian apabila ketentuan itu masih harus diterapkan dalam perkara tertentu dan hasil pengujian berhubungan dengan putusan perkara tersebut.
Mengapa aturan peralihan penting
Dalam perkara Maya, undang-undang perfilman lama dicabut setelah undang-undang baru mulai berlaku. Akan tetapi, aturan peralihan undang-undang baru menyatakan bahwa hukuman atas pelanggaran terhadap undang-undang lama yang dilakukan sebelum tanggal berlakunya aturan baru tetap ditentukan menurut ketentuan lama.
Dengan demikian, untuk menilai apakah Maya dapat dihukum atas perbuatannya, pengadilan masih perlu melihat aturan yang sudah dicabut itu. Pencabutan tidak serta-merta membuat aturan lama lenyap dari perkara yang sedang berjalan.
Untuk menentukan apakah pengujian tetap dimungkinkan, beberapa hal perlu diperiksa:
- Apakah perkara yang menjadi dasar permohonan masih sedang diperiksa?
- Apakah ketentuan lama masih dapat diterapkan untuk memutus perkara itu?
- Apakah aturan peralihan mempertahankan akibat hukum ketentuan lama terhadap perbuatan sebelum pencabutan?
- Apakah hasil pengujian konstitusionalitas dapat berpengaruh terhadap putusan dalam perkara tersebut?
4. Cara pengadilan Korea menangani persoalan ini
Pengadilan Korea pada umumnya membedakan antara aturan yang sekadar sudah tidak berlaku dan aturan yang, meskipun telah dicabut, masih menentukan nasib perkara tertentu. Yang pertama biasanya tidak lagi dapat diuji. Yang kedua dapat masuk dalam pengecualian jika masih menjadi dasar hukum yang relevan bagi putusan.
Ukuran pentingnya bukan hanya apakah suatu undang-undang masih berlaku saat pengujian dilakukan, melainkan juga apakah ketentuan itu masih menjadi prasyarat hukum bagi putusan dalam perkara yang sedang diperiksa.
Pengadilan juga memisahkan dua pertanyaan yang sering tercampur. Pertama, apakah ketentuan lama boleh diuji meskipun telah dicabut? Kedua, jika pengujian boleh dilakukan, apakah ketentuan itu benar-benar bertentangan dengan konstitusi? Jawaban positif untuk pertanyaan pertama tidak otomatis menjawab pertanyaan kedua.
5. Menerapkan hukum pada perkara Maya
Langkah pertama: ketentuan lama memang telah dicabut
Undang-undang perfilman yang menjadi dasar dakwaan Maya tidak lagi berlaku setelah undang-undang penggantinya mulai berlaku. Berdasarkan prinsip umum, keadaan ini dapat menjadi alasan untuk menyatakan bahwa ketentuan lama bukan lagi objek pengujian.
Langkah kedua: perkara pidana Maya masih bergantung pada aturan itu
Namun, dakwaan Maya berkaitan dengan perbuatan yang terjadi sebelum pencabutan. Aturan peralihan undang-undang baru mempertahankan penggunaan ketentuan lama untuk menentukan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan sebelum undang-undang baru berlaku. Karena itu, pengadilan pidana masih dapat harus menerapkan ketentuan lama ketika memutus perkara Maya.
Langkah ketiga: pengujian dapat memengaruhi putusan
Jika ketentuan yang mewajibkan registrasi dinyatakan tidak konstitusional, hal itu dapat memengaruhi dasar hukum yang dipakai untuk menghukum Maya. Sebaliknya, jika ketentuan tersebut dinilai konstitusional, perkara pidananya tetap dapat dilanjutkan dengan menerapkan aturan yang relevan. Dengan kata lain, hasil pengujian bukan persoalan abstrak: ia dapat berhubungan langsung dengan putusan pidana.
Langkah keempat: pencabutan tidak menutup pintu pengujian
Karena ketentuan lama masih mungkin diterapkan melalui aturan peralihan dan masih berpengaruh pada perkara Maya, pencabutannya tidak dengan sendirinya menggugurkan kemungkinan pengujian. Permohonan Maya dapat diperiksa sebagai pengecualian terhadap prinsip umum bahwa hanya undang-undang yang berlaku yang dapat diuji.
6. Kesimpulan: Apa yang terjadi, dan apa yang sebaiknya dilakukan?
Maya dapat meminta agar ketentuan undang-undang lama diuji meskipun aturan itu telah dicabut, karena aturan peralihan membuatnya tetap relevan bagi perkara pidana yang sedang berjalan. Namun, ini hanya berarti pintu pengujian konstitusional terbuka. Hal itu belum membuktikan bahwa ketentuan tersebut inkonstitusional dan tidak otomatis membebaskan Maya dari dakwaan.
Bagi orang yang menghadapi situasi serupa, langkah praktisnya adalah:
- Periksa aturan peralihan dengan cermat. Aturan inilah yang sering menentukan apakah ketentuan lama masih berlaku terhadap perbuatan sebelum pencabutan.
- Tunjukkan hubungan langsung dengan perkara. Jelaskan bagaimana ketentuan lama masih harus diterapkan dan bagaimana hasil pengujian dapat memengaruhi putusan.
- Bedakan kelayakan pengujian dari hasilnya. Sekalipun permohonan dapat diperiksa, argumen bahwa aturan itu bertentangan dengan konstitusi tetap harus dibuktikan secara terpisah.
