1. Kisah di Balik Perkara
Pada 2011, Raka Pratama membantu mengoordinasikan anggota sebuah partai politik di daerah. Kelompok itu membutuhkan tempat untuk berkumpul, menyusun kegiatan, dan berbicara dengan warga. Raka pun mengelola sebuah kantor yang dipakai untuk menjalankan organisasi lokal tersebut.
Biayanya tidak kecil. Untuk membayar sewa dan kebutuhan operasional, Raka menerima uang dari beberapa orang yang berencana mencalonkan diri dalam pemilihan di daerah itu. Ia menganggap dana tersebut sebagai bantuan agar kegiatan partai tetap berjalan. Namun, tindakan itu kemudian menyeretnya ke proses pidana atas dugaan pelanggaran undang-undang partai politik dan undang-undang dana politik.
Raka berpendapat bahwa melarang kelompok anggota partai di daerah memiliki kantor berarti membatasi kebebasan partai untuk berorganisasi. Persoalan itu akhirnya sampai ke Mahkamah Konstitusi Korea. Putusannya memberi jawaban tegas: keberadaan kelompok lokal dapat dibolehkan, tetapi kantor tetap untuk kelompok tersebut tetap dilarang.
2. Pertanyaan Hukumnya
Apakah larangan bagi kelompok anggota partai di daerah untuk mendirikan atau mengoperasikan kantor melanggar kebebasan beraktivitas partai politik yang dijamin konstitusi Korea Selatan?
Pertanyaan ini juga perlu dibedakan dari persoalan lain: sekalipun aturan larangan itu sah, apakah Raka terbukti melakukan tindak pidana dengan mengelola kantor dan menerima uang dari calon peserta pemilihan? Keabsahan aturan dan kesalahan seseorang dalam perkara pidana adalah dua hal yang berbeda.
3. Apa Kata Hukum Korea?
Hukum Korea membolehkan partai memiliki kelompok atau jaringan anggota di daerah. Akan tetapi, aturan yang diuji melarang kelompok lokal tersebut memiliki kantor tersendiri untuk menjalankan kegiatannya. Larangan ini dipertahankan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Korea pada 31 Maret 2016, perkara 2013Hun-Ga22.
Intinya, kelompok anggota partai di daerah boleh menjadi wadah sukarela untuk kegiatan politik, tetapi tidak boleh mengoperasikan kantor sebagai organisasi bawahan partai.
Mahkamah menilai aturan itu melalui prinsip proporsionalitas—cara untuk menimbang apakah pembatasan hak memiliki tujuan yang sah, cocok untuk mencapai tujuan tersebut, tidak berlebihan, dan seimbang dengan manfaat bagi masyarakat. Pertimbangannya meliputi:
- Tujuan yang sah. Larangan dimaksudkan untuk mencegah terulangnya masalah yang pernah dikaitkan dengan sistem organisasi partai lokal, termasuk biaya politik yang tinggi dan struktur partai yang tidak efisien.
- Cara yang berkaitan dengan tujuan. Menutup kemungkinan adanya kantor lokal dianggap dapat membantu mencegah organisasi dan pengeluaran politik yang sulit diawasi.
- Tidak dianggap berlebihan. Mahkamah berpandangan bahwa belum ada perubahan yang cukup untuk menyimpulkan bahwa kantor semacam itu kini dapat dibuka tanpa risiko penyalahgunaan. Kelompok anggota lokal juga tidak berada di bawah pengawasan Komisi Pemilihan Umum Pusat dengan cara yang sama seperti organisasi yang diatur secara resmi.
- Keseimbangan kepentingan. Kerugian bagi kelompok lokal adalah tidak dapat memiliki kantor. Sebaliknya, kepentingan publik yang hendak dilindungi mencakup upaya mencegah politik berbiaya tinggi dan memperbaiki struktur partai.
Larangan tersebut tidak berarti partai sama sekali tidak dapat berkomunikasi dengan warga atau mengadakan kegiatan politik. Partai dapat menggunakan jaringan sukarela anggotanya, memanfaatkan sarana komunikasi internet, dan mendirikan kantor kampanye partai yang diizinkan selama pemilihan, sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Cara Mahkamah Korea Menilai Persoalan Ini
Dalam perkara pembatasan kegiatan partai, pengadilan biasanya tidak hanya bertanya apakah suatu aturan membatasi kebebasan politik. Pengadilan juga menilai alasan pembatasan itu, risiko yang hendak dicegah, dan apakah beban yang ditimpakan kepada partai terlalu berat dibandingkan manfaatnya bagi masyarakat.
Dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi tidak menganggap larangan tersebut sebagai larangan untuk membentuk kelompok anggota di daerah atau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Yang dibatasi adalah bentuk organisasi tertentu: pengoperasian kantor tetap oleh kelompok lokal yang bersifat sukarela dan tidak berada dalam pengawasan resmi yang memadai.
Menurut Mahkamah, kelompok lokal tetap dapat menjalankan kegiatan politik tanpa kantor tetap. Karena itu, larangan kantor tidak dengan sendirinya menghapus kebebasan partai untuk beraktivitas.
Mahkamah juga tidak menerima anggapan bahwa perkembangan teknologi komunikasi telah membuat risiko yang ingin dicegah menjadi tidak relevan. Komunikasi daring dipandang sebagai salah satu cara untuk mengelola kegiatan anggota dan berhubungan dengan pemilih tanpa membuka kantor lokal.
5. Menerapkan Hukum pada Kisah Raka
Pertama, kegiatan Raka harus dinilai berdasarkan fungsi tempat yang ia kelola, bukan sekadar nama yang diberikan kepadanya. Jika tempat itu pada kenyataannya menjadi kantor kelompok anggota partai di daerah dan digunakan untuk menjalankan organisasi tersebut, larangan yang ditegakkan Mahkamah dapat berlaku.
Kedua, alasan Raka bahwa kantor itu diperlukan agar anggota dapat berkumpul tidak cukup untuk membatalkan aturan. Mahkamah telah menerima bahwa kelompok anggota tetap dapat berorganisasi melalui cara lain, termasuk komunikasi daring dan jaringan sukarela. Kebutuhan praktis terhadap tempat berkumpul, dengan sendirinya, tidak membuat kantor tersebut sah.
Ketiga, penerimaan uang dari calon peserta pemilihan menimbulkan pertanyaan hukum yang terpisah. Larangan kantor tidak otomatis membuktikan bahwa setiap dana yang diterima melanggar aturan dana politik. Namun, tujuan penggunaan dana, pihak yang memberikannya, cara pemberian, pencatatan, dan ketentuan yang berlaku pada saat itu dapat menjadi penting untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran.
Keempat, putusan konstitusional menjawab apakah larangan itu bertentangan dengan konstitusi—bukan apakah Raka bersalah atas seluruh dakwaan. Penuntut tetap harus membuktikan unsur pelanggaran yang dituduhkan, dan pengadilan pidana harus menilai bukti serta aturan yang relevan terhadap setiap dakwaan.
6. Kesimpulan: Apa yang Terjadi, dan Apa yang Perlu Dilakukan?
Tantangan Raka terhadap konstitusionalitas larangan itu tidak berhasil. Mahkamah Konstitusi Korea menyatakan bahwa larangan kantor bagi kelompok anggota partai di daerah tidak melanggar kebebasan beraktivitas partai. Aturan tersebut tetap berlaku: kelompok lokal boleh berorganisasi, tetapi tidak boleh mengoperasikan kantor untuk menjalankan organisasi itu. Fakta bahwa Raka menerima dana dari calon peserta pemilihan harus dinilai secara terpisah dalam proses pidana; putusan konstitusional saja tidak menentukan apakah ia bersalah.
Bagi orang yang terlibat dalam kegiatan politik serupa, ada beberapa langkah praktis:
- Periksa bentuk dan fungsi organisasi. Jangan menganggap bahwa mengganti nama kantor atau menyebutnya tempat berkumpul akan mengubah penilaian hukum jika tempat itu pada praktiknya berfungsi sebagai kantor kelompok lokal.
- Telusuri aturan dana politik sebelum menerima sumbangan. Catat siapa pemberi dana, jumlah, tujuan, dan penggunaannya, lalu mintalah nasihat hukum mengenai ketentuan yang berlaku untuk kegiatan dan masa pemilihan terkait.
- Gunakan saluran yang diizinkan. Untuk kegiatan di luar masa pemilihan, pertimbangkan jaringan anggota dan sarana komunikasi daring; untuk kegiatan kampanye, pastikan kantor atau fasilitas yang digunakan memang dibolehkan oleh aturan pemilihan.
