1. Sebuah Kisah Manusiawi
Pada 7 April 1975, Mirae Kim, mahasiswa di Seoul, berdiri di tengah kerumunan yang mula-mula berjumlah sekitar 400 orang. Mereka menyerukan pembebasan mahasiswa yang ditahan, pembubaran badan intelijen negara, dan pengunduran diri pemerintahan Park. Mirae dan kawan-kawannya mengitari gedung utama kampus satu kali. Ketika jumlah mahasiswa bertambah hingga sekitar 1.000 orang, mereka membagikan dan membacakan deklarasi yang sudah disiapkan.
Pemerintah menilai aksi itu bukan sekadar menyampaikan pendapat. Mirae didakwa, antara lain, karena mengadakan demonstrasi yang dianggap dapat memengaruhi proses pengadilan atau bertujuan memengaruhinya. Ia akhirnya dinyatakan bersalah dan putusannya berkekuatan hukum tetap. Bagi Mirae, kalimat-kalimat dalam deklarasi itu adalah suara mahasiswa yang menuntut perubahan; bagi negara, kerumunan tersebut dipandang sebagai ancaman terhadap ketertiban dan proses peradilan.
Bertahun-tahun kemudian, ketika ketentuan pidana yang dipakai untuk menghukumnya diperiksa secara konstitusional, muncul pertanyaan yang mendasar: apakah perlindungan terhadap pengadilan membenarkan pelarangan luas atas demonstrasi dan pemidanaan orang yang ikut serta?
2. Pertanyaan Hukumnya
Pokok persoalannya ialah apakah larangan dalam undang-undang Korea lama terhadap demonstrasi yang dikhawatirkan dapat memengaruhi suatu persidangan—beserta ancaman pidananya—sesuai dengan kebebasan berkumpul yang dijamin konstitusi.
Pertanyaan praktis berikutnya adalah apakah orang yang telah dihukum berdasarkan larangan tersebut dapat meminta agar perkaranya diperiksa kembali setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan itu bertentangan dengan konstitusi.
3. Apa Kata Hukum Korea
Ketentuan yang menjadi persoalan berasal dari versi lama Undang-Undang tentang Perhimpunan dan Demonstrasi Korea, atau Jipsibeop. Aturan itu melarang perhimpunan atau demonstrasi yang dapat memengaruhi persidangan atau dimaksudkan untuk memengaruhinya. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dipidana.
Tujuan menjaga independensi hakim dan keadilan proses peradilan pada dasarnya merupakan tujuan yang sah. Namun, pembatasan hak konstitusional harus tetap memenuhi prinsip proporsionalitas: cara yang dipilih harus layak untuk mencapai tujuan, tidak melampaui yang diperlukan, dan tidak menimbulkan kerugian hak yang tidak seimbang dengan manfaat publiknya.
Kebebasan berkumpul tidak berarti setiap demonstrasi kebal dari aturan. Namun, negara tidak boleh melarangnya secara menyeluruh dengan rumusan yang tidak memberi batas dan ukuran yang cukup jelas.
Dalam putusan 29 September 2016, Mahkamah Konstitusi Korea menyimpulkan bahwa bagian aturan lama tersebut melanggar kebebasan berkumpul. Pertimbangannya dapat dirangkum sebagai berikut:
- Tujuannya dapat dibenarkan. Independensi hakim dan kewibawaan peradilan memang perlu dilindungi.
- Larangan itu terlalu luas dan tidak jelas. Aturan tersebut melarang demonstrasi yang sekadar dikhawatirkan dapat memengaruhi persidangan maupun yang dianggap bertujuan memengaruhinya, tetapi tidak menyediakan kriteria yang memadai untuk menentukan aksi mana yang termasuk di dalamnya.
- Ada cara yang lebih terbatas. Ketertiban demonstrasi di ruang publik dapat diatur dengan ketentuan umum, sementara tindakan yang benar-benar mengganggu proses hukum dapat ditangani melalui aturan dan sanksi lain yang berlaku.
- Kerugian haknya tidak seimbang. Manfaat yang diharapkan dari larangan itu bersifat dugaan dan abstrak, sedangkan dampaknya dapat membungkam penyampaian pendapat secara kolektif tentang persoalan yang terkait dengan peradilan.
Mahkamah menilai bahwa pelarangan menyeluruh tanpa kriteria yang memadai dapat membuat hampir semua penyampaian pendapat kolektif terkait perkara menjadi mustahil. Pembatasan seperti itu melanggar prinsip proporsionalitas dan kebebasan berkumpul.
Putusan tersebut menyangkut ketentuan hukum lama yang dipakai dalam perkara seperti yang dialami Mirae. Putusan itu tidak berarti bahwa semua aksi di sekitar pengadilan, atau setiap upaya menekan hakim, otomatis dibenarkan. Perilaku seperti ancaman, kekerasan, atau gangguan nyata terhadap proses peradilan tetap dapat dinilai berdasarkan aturan lain yang berlaku.
4. Cara Pengadilan Korea Menilai Persoalan Ini
Dalam perkara konstitusional ini, Mahkamah tidak menganggap perlindungan terhadap peradilan sebagai alasan yang dengan sendirinya membenarkan larangan demonstrasi. Mahkamah membedakan antara tujuan yang sah dan cara yang dipakai untuk mencapainya. Negara boleh berusaha melindungi kebebasan hakim dari tekanan, tetapi pembatasan hak warga tetap harus dirancang secara cermat.
Bagi pengadilan, salah satu masalah terbesar dalam aturan tersebut adalah luasnya ruang tafsir. Tanpa ukuran yang jelas, warga sulit mengetahui apakah suatu demonstrasi akan dianggap dapat memengaruhi persidangan. Ketidakjelasan itu juga memberi ruang terlalu besar bagi aparat untuk menentukan aksi mana yang dilarang.
Mahkamah turut mempertimbangkan bahwa kritik publik terhadap peradilan tidak selalu merusak keadilan. Dalam keadaan tertentu, kritik yang sah bahkan dapat mendorong keterbukaan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan peradilan. Karena itu, larangan yang mencakup pendapat kolektif hanya karena berkaitan dengan perkara berisiko menutup ruang kritik yang seharusnya tetap tersedia.
5. Menerapkan Hukum pada Perkara Mirae
Pertama, kepentingan yang hendak dilindungi pemerintah memang penting. Negara berhak menjaga agar hakim dapat menjalankan tugas tanpa ancaman atau gangguan yang nyata. Namun, pengakuan atas tujuan tersebut belum menyelesaikan persoalan konstitusional.
Kedua, aturan yang digunakan terhadap Mirae tidak membatasi larangan hanya pada perbuatan yang terbukti mengganggu persidangan. Rumusannya juga mencakup demonstrasi yang dinilai sekadar memiliki kemungkinan memengaruhi proses hukum atau dilakukan dengan maksud memengaruhinya. Tanpa kriteria yang jelas, orang seperti Mirae tidak dapat dengan mudah mengetahui apakah seruan politik dan pembacaan deklarasi akan dianggap sebagai pelanggaran.
Ketiga, larangan itu menjangkau penyampaian pendapat secara bersama-sama. Mirae tidak hanya berbicara sebagai individu: ia ikut dalam aksi yang diikuti ratusan, lalu sekitar seribu, mahasiswa. Dengan demikian, penerapan aturan tersebut berisiko menghalangi hampir semua bentuk protes kolektif yang berhubungan dengan perkara atau lembaga peradilan, sekalipun tidak terbukti mengganggu jalannya sidang.
Keempat, tujuan melindungi peradilan tidak harus dicapai dengan larangan menyeluruh seperti itu. Aturan umum tentang penyelenggaraan demonstrasi dan ketentuan pidana atas tindakan yang benar-benar melanggar hukum dapat digunakan untuk menangani risiko yang konkret. Karena itu, pembatasan khusus yang berlaku sebelum ada gangguan nyata dinilai melampaui apa yang diperlukan.
Terakhir, dampak larangan terhadap kebebasan berkumpul sangat berat, sedangkan manfaat tambahannya hanya berupa dugaan bahwa aksi mungkin memengaruhi pengadilan. Ketidakseimbangan ini menjadi alasan Mahkamah menyatakan ketentuan yang dipakai dalam perkara tersebut inkonstitusional.
Putusan itu memberi dasar untuk mempertimbangkan pemeriksaan ulang terhadap vonis Mirae, terutama jika ketentuan yang dinyatakan inkonstitusional benar-benar menjadi dasar pemidanaan. Namun, permohonan tersebut bukan penghapusan vonis secara otomatis. Pengadilan perlu memeriksa isi putusan lama, dasar hukum yang diterapkan, dan aturan prosedural yang mengatur pemeriksaan ulang.
6. Kesimpulan: Apa yang Terjadi, dan Apa yang Sebaiknya Anda Lakukan?
Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Korea pada 2016, Mirae memiliki alasan konstitusional yang kuat untuk meminta agar perkara pidananya diperiksa kembali jika vonisnya bertumpu pada larangan demonstrasi yang dinyatakan inkonstitusional. Namun, hasil akhirnya tetap bergantung pada apakah ketentuan itu menjadi dasar penting bagi putusan dan apakah syarat prosedural untuk pemeriksaan ulang terpenuhi. Putusan konstitusional tersebut tidak dengan sendirinya membatalkan seluruh vonisnya.
Bagi siapa pun yang menghadapi situasi serupa, tiga langkah praktis dapat membantu:
- Periksa putusan pidana secara lengkap. Pastikan pasal yang digunakan, perbuatan yang dinyatakan terbukti, dan bagian mana dari putusan yang bergantung pada ketentuan yang dipersoalkan.
- Mintalah penilaian pengacara di Korea. Prosedur dan batas waktu permohonan pemeriksaan ulang bergantung pada hukum acara serta keadaan konkret perkara; jangan berasumsi bahwa putusan Mahkamah otomatis membuka kembali setiap perkara.
- Simpan bukti dan catatan perkara. Salinan putusan, dokumen dakwaan, keterangan saksi, dan bukti mengenai jalannya demonstrasi dapat membantu menilai apakah ada dasar untuk meminta pemulihan hak.
Pelajaran bagi publik lebih luas: melindungi independensi pengadilan penting, tetapi perlindungan itu tidak boleh menjadi alasan untuk membungkam kritik kolektif tanpa batas yang jelas. Dalam negara hukum, kebebasan berkumpul dan kewibawaan peradilan harus dijaga melalui aturan yang terukur, bukan larangan yang terlalu luas.
