Sengketa calon hakim agung berubah menjadi krisis kepercayaan

Ketua Mahkamah Agung Korea Selatan, Cho Hee-dae, menolak permintaan Istana Kepresidenan agar ia mengajukan kembali calon hakim agung. Keputusan itu memicu perselisihan antara lembaga eksekutif dan yudikatif, sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana proses pengangkatan hakim tertinggi seharusnya dijalankan.

Persoalan ini bukan sekadar soal satu nama calon. Perdebatan menyentuh batas kewenangan presiden dan ketua Mahkamah Agung, cara kedua lembaga berkomunikasi, serta hak publik untuk mengetahui alasan di balik keputusan penting yang memengaruhi sistem peradilan.

Dalam survei nasional yang dilakukan pada 28–30 September terhadap 1.000 orang berusia 18 tahun ke atas, 55 persen responden berpendapat ketua Mahkamah Agung perlu berunding kembali dengan presiden dan mengajukan calon lain. Sebaliknya, 34 persen menilai presiden semestinya mengangkat calon yang telah diajukan ketua Mahkamah Agung. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lebih banyak responden menginginkan proses pencalonan dibuka kembali, meski angka survei itu sendiri tidak menyelesaikan persoalan hukum dan konstitusional.

Inti polemiknya adalah apakah Istana telah menolak calon yang diajukan, dan apakah penolakan itu mengharuskan ketua Mahkamah Agung mengajukan nama baru.

Empat persoalan dalam penolakan pengajuan ulang

1. Perbedaan tafsir atas surat Istana

Istana menyampaikan bahwa calon yang diajukan tidak akan diteruskan ke parlemen untuk memperoleh persetujuan pengangkatan, lalu meminta agar ketua Mahkamah Agung mengajukan calon lain. Namun, pihak Mahkamah Agung menyatakan isi surat tersebut tidak cukup jelas untuk memastikan apakah pengajuan calon pertama telah resmi ditolak atau apakah ketua Mahkamah Agung diminta menariknya sendiri.

Dalam sidang di parlemen pada 28 September, anggota parlemen Park Kyun-taek bertanya apakah kewenangan presiden untuk mengangkat pejabat juga mencakup hak untuk menolak calon. Kepala Administrasi Pengadilan, Noh Kyung-pil, menjawab bahwa hak tersebut ada. Namun, saat ditanya apakah permintaan Istana berarti calon Son Bong-ki tidak akan diangkat, Noh mengatakan surat itu dapat ditafsirkan dengan lebih dari satu cara.

Bagi para pengkritik, penjelasan itu sulit dipahami sebagai alasan untuk tidak bertindak. Jika surat Istana memang dianggap ambigu, mereka berpendapat Mahkamah Agung dapat meminta klarifikasi langsung. Dalam urusan administrasi, langkah semacam itu mirip dengan meminta pengirim memperjelas formulir yang belum lengkap sebelum menolak memprosesnya.

2. Tidak meminta klarifikasi secara terbuka

Kritik berikutnya tertuju pada pilihan Mahkamah Agung untuk tidak terlebih dahulu meminta penegasan kepada Istana. Dalam pernyataan tertulis, Cho mengatakan permintaan pengajuan ulang tidak memiliki dasar dan alasan konstitusional yang memadai. Para pengkritik menilai pernyataan itu menggeser fokus dari persoalan sederhana—apakah calon sebelumnya telah ditolak—menjadi pertarungan tentang kewenangan konstitusional.

Anggota parlemen Kim Ki-pyo menilai sikap tersebut membuat kedua pihak berdebat tentang apakah pencalonan telah ditarik atau belum, padahal maksud Istana, menurutnya, cukup jelas. Ia mengkritik Mahkamah Agung karena meminta persoalan itu ditafsirkan kembali tanpa lebih dahulu memperoleh jawaban langsung dari pihak yang mengirim surat.

Namun, perbedaan tafsir mengenai surat resmi dapat memiliki konsekuensi hukum. Karena itu, pemerintah dan Mahkamah Agung perlu menjelaskan dasar masing-masing secara tertulis dan dapat diuji, alih-alih mengandalkan pernyataan yang membuka ruang bagi dugaan bahwa salah satu pihak sedang menghindari penyelesaian.

3. Kritik terhadap cara komunikasi

Cho menekankan bahwa tindakan resmi presiden harus dilakukan melalui dokumen. Akan tetapi, menurut keterangan yang disampaikan dalam sidang parlemen, penolakan Mahkamah Agung terhadap permintaan Istana justru disampaikan melalui telepon oleh Noh kepada pihak Istana. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang konsistensi cara komunikasi kedua lembaga dan apakah percakapan itu memiliki bentuk serta catatan resmi yang memadai.

Cara publik diberi tahu juga menjadi bahan kritik. Pernyataan Cho disebut dibagikan kepada para jurnalis yang meliput Mahkamah Agung melalui grup percakapan, tanpa penjelasan langsung dari juru bicara atau pejabat yang bertanggung jawab. Karena keputusan tersebut berpotensi memengaruhi hubungan antarlembaga negara, para pengkritik berpendapat publik layak memperoleh penjelasan yang lebih resmi dan mudah dipahami.

Dalam perkara yang berdampak besar bagi tata negara, bentuk komunikasi bukan sekadar soal sopan santun. Catatan yang jelas membantu masyarakat memahami keputusan dan memungkinkan pihak-pihak terkait mempertanggungjawabkannya.

4. Ketidakjelasan sikap pimpinan

Dalam sidang yang sama, Noh tidak dapat menjelaskan secara tepat apa sikap akhir Cho atau langkah berikutnya yang akan ditempuh Mahkamah Agung. Anggota parlemen Kim Yong-min mempertanyakan bagaimana lembaga dapat menangani masalah sebesar ini jika pejabat yang mewakili ketua Mahkamah Agung tidak mengetahui posisi pimpinannya.

Keterbatasan penjelasan itu memperkuat kesan bahwa keputusan penting dibuat secara tertutup dan terpusat. Jika para pejabat terkait tidak mengetahui rencana tindak lanjut, publik juga akan kesulitan membedakan apakah penolakan tersebut merupakan keputusan final, langkah sementara, atau bagian dari proses komunikasi yang belum selesai.

Pihak yang mengkritik Cho menggambarkan sikap itu sebagai bentuk kepemimpinan yang terlalu mengandalkan keputusan pribadi. Sebaliknya, pembelaan terhadap independensi peradilan dapat menyatakan bahwa ketua Mahkamah Agung tidak semestinya dipaksa mengikuti permintaan pemerintah. Karena itu, persoalan utamanya bukan hanya siapa yang harus mengalah, melainkan apakah alasan dan prosedur masing-masing pihak dijelaskan secara transparan.

Biaya operasional jabatan ikut menjadi sorotan

Perdebatan mengenai pencalonan hakim berlangsung bersamaan dengan pertanyaan tentang penggunaan biaya operasional jabatan—anggaran untuk kegiatan resmi, seperti pertemuan kerja atau jamuan dinas. Data yang disampaikan kepada parlemen menunjukkan bahwa pengeluaran pada masa Cho menjabat jauh lebih besar dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Menurut penjumlahan catatan pengeluaran per kuartal yang diperoleh anggota parlemen Kim Dong-a, biaya operasional ketua Mahkamah Agung tercatat sebagai berikut:

  • 2021: 6,77 juta won
  • 2022: 8,11 juta won
  • 2023: 4,59 juta won
  • 2024: 136,52 juta won
  • 2025: 68,797 juta won
  • Paruh pertama 2026: 57,472 juta won

Kenaikan paling mencolok terlihat pada 2024, ketika jumlahnya mencapai lebih dari 30 kali angka tahun sebelumnya. Pengeluaran pada paruh pertama 2026 juga sudah cukup besar dibandingkan jumlah pada beberapa tahun sebelum lonjakan itu. Administrasi pengadilan, menurut laporan tersebut, belum memberikan penjelasan rinci mengenai perubahan tersebut.

Angka pengeluaran yang meningkat tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Perbandingan antartahun juga perlu mempertimbangkan apakah tugas resmi, jumlah pertemuan, atau aturan anggaran berubah. Namun, semakin besar perbedaannya, semakin penting bagi lembaga untuk menjelaskan dasar pengeluaran, tujuan kegiatan, dan dokumen pendukungnya.

Dugaan jumlah peserta jamuan tidak sesuai

Kontroversi bertambah setelah muncul laporan bahwa setidaknya 13 catatan biaya pada paruh pertama 2026 mencantumkan jumlah peserta makan yang diduga tidak sesuai kenyataan. Catatan itu dipersoalkan karena jumlah peserta yang lebih besar dapat membuat biaya per orang tampak lebih rendah.

Salah satu contoh yang dibahas berkaitan dengan sebuah restoran di kawasan Bangbae-dong. Catatan pengeluaran disebut mencantumkan jamuan untuk 38 orang, sementara pemilik restoran menyatakan ruang terbesar hanya dapat menampung 19 orang. Ada pula pertanyaan mengenai catatan jamuan di restoran sushi kelas atas yang menunjukkan biaya sekitar 28.000 won per orang—angka yang dianggap tidak sejalan dengan kisaran harga tempat tersebut.

Noh mengakui dalam sidang parlemen bahwa jumlah peserta pada sejumlah acara dicatat berbeda dari keadaan sebenarnya dan menyampaikan permintaan maaf. Pengakuan itu belum menjelaskan siapa yang membuat atau memeriksa catatan tersebut, bagaimana kesalahan terjadi, ataupun apakah seluruh pengeluaran terkait telah diperiksa ulang.

Dugaan pencatatan yang tidak akurat perlu diperiksa berdasarkan dokumen asli, daftar peserta, kuitansi, dan aturan penggunaan anggaran. Kesimpulan tentang kesengajaan atau pelanggaran hukum harus menunggu pemeriksaan yang dapat diverifikasi.

Seorang pengacara yang dikutip dalam perdebatan publik menyebut bahwa pencatatan berulang dan terencana, jika terbukti, dapat menimbulkan persoalan hukum lebih serius daripada kesalahan administratif biasa. Dugaan yang disebut mencakup kemungkinan pelanggaran aturan antikorupsi atau pemalsuan dokumen resmi. Itu merupakan penilaian hukum yang masih perlu diuji oleh lembaga berwenang, bukan putusan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.

Pengeluaran lain dan kebutuhan pemeriksaan

Hasil audit berkala juga menyoroti pembelian anggur oleh Administrasi Pengadilan pada periode 2022–2025. Nilainya dilaporkan mencapai sekitar 108,92 juta won, sementara dokumen pendukungnya dinilai tidak lengkap. Pembelian pada malam hari setelah pukul 23.00 serta pada akhir pekan dan hari libur disebut berjumlah sekitar 99,5 juta won; pengeluaran di tempat minum juga dilaporkan sekitar 16,25 juta won.

Temuan seperti ini perlu ditempatkan dalam konteks aturan penggunaan anggaran, termasuk apakah pembelian berkaitan dengan kegiatan resmi dan apakah bukti transaksi tersedia. Akan tetapi, bila dokumen tidak memadai, lembaga publik seharusnya menjelaskan siapa yang menyetujui transaksi, untuk keperluan apa anggaran dipakai, dan apakah prosedur pengawasan telah diperbaiki.

Besarnya anggaran menjadi lebih sensitif karena lembaga peradilan memutus perkara yang menyangkut kewajiban dan hak masyarakat. Publik wajar mengharapkan standar yang konsisten: aturan keuangan yang diterapkan secara tegas kepada warga dan perusahaan juga harus dijalankan dengan teliti oleh lembaga yang mengawasi hukum.

Independensi peradilan bukan kekebalan dari pengawasan

Salah satu argumen utama dalam sengketa ini adalah independensi peradilan, yaitu perlindungan agar hakim dapat memutus perkara berdasarkan hukum dan keyakinan profesional, bukan tekanan politik. Konstitusi Korea Selatan menyatakan bahwa hakim mengadili secara independen sesuai konstitusi, hukum, dan hati nuraninya.

Namun, independensi tidak otomatis berarti setiap keputusan pimpinan pengadilan harus bebas dari pertanyaan publik. Perlindungan terhadap hakim ketika memutus perkara berbeda dari kewajiban lembaga untuk menjelaskan proses administrasi, pengangkatan, serta penggunaan uang negara. Transparansi bukan berarti pemerintah boleh mengatur hasil persidangan; transparansi membantu membuktikan bahwa keputusan dibuat melalui prosedur yang adil.

Perdebatan juga menyangkut hak ketua Mahkamah Agung untuk mengusulkan calon hakim agung. Kritik terhadap Cho menyatakan bahwa hak mengajukan calon bukan kewenangan tanpa batas dan bahwa pengangkatan hakim tertinggi perlu memiliki legitimasi demokratis, yakni dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui prosedur yang melibatkan lembaga perwakilan.

Di sisi lain, jika pemerintah dapat menolak calon tanpa alasan yang jelas atau menggunakan proses pencalonan untuk menekan pengadilan, independensi juga dapat terancam. Jalan keluarnya bukan memenangkan satu lembaga secara mutlak, melainkan menetapkan alasan penolakan yang terukur, mekanisme klarifikasi, serta prosedur pengajuan ulang yang dapat dipahami semua pihak.

Kasus hakim Heo Yong-gu menambah kekhawatiran

Pertanyaan tentang independensi di dalam tubuh peradilan ikut muncul dari proses penilaian masa jabatan hakim Heo Yong-gu. Hakim Pengadilan Distrik Pusat Seoul itu sebelumnya memerintahkan seorang jaksa keluar dari ruang sidang dalam perkara dugaan dana dukungan klub sepak bola Seongnam FC pada November 2024.

Menurut uraian yang disampaikan dalam perdebatan tersebut, jaksa yang terlibat telah dipindahkan ke kantor kejaksaan lain, tetapi kembali bertugas dalam perkara itu melalui penunjukan sementara untuk satu hari. Heo menilai penunjukan tersebut tidak sah dan memerintahkan jaksa meninggalkan persidangan. Para jaksa kemudian melakukan aksi keluar bersama dan mengajukan permohonan agar hakim diganti. Permohonan itu pada akhirnya ditolak oleh Mahkamah Agung.

Hakim di Korea Selatan menjalani penilaian untuk pengangkatan kembali setiap 10 tahun. Penilaian itu dimaksudkan untuk menyaring keadaan yang sangat serius, seperti ketidakmampuan menjalankan tugas, kinerja yang sangat buruk, atau masalah berat dalam menjaga standar profesi. Karena keputusan dapat menentukan apakah seorang hakim tetap bekerja, alasan penilaian harus dijelaskan dengan cermat dan dapat diperiksa.

Heo dilaporkan sedang menjalani proses penilaian ulang. Setelah perkara itu menjadi sorotan, Administrasi Pengadilan disebut menghubunginya dan mengubah alasan penilaian dari “kesulitan menjaga martabat jabatan” menjadi “kinerja kerja yang buruk”. Pihak administrasi menyebut perubahan itu sebagai kesalahan staf. Namun, perubahan alasan dalam perkara yang menyangkut keberlanjutan karier hakim menimbulkan pertanyaan tentang ketelitian prosedur dan pengawasan internal.

Jika keputusan seorang hakim dalam memimpin sidang dijadikan alasan untuk menilai kelayakan kariernya, proses itu harus diperiksa dengan sangat hati-hati. Namun, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa penilaian terhadap Heo pasti merupakan hukuman atas putusannya.

Heo menyampaikan kekhawatiran bahwa lembaga dapat berbicara tentang independensi peradilan kepada pihak luar, tetapi pada saat yang sama memberi tekanan kepada hakim di dalam lembaga. Untuk menilai kekhawatiran itu secara adil, diperlukan penjelasan mengenai kriteria penilaian, bukti kinerja, pihak yang mengambil keputusan, dan apakah Heo memperoleh kesempatan mengajukan keberatan.

Apa yang perlu dilakukan agar kepercayaan pulih?

Krisis ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap peradilan tidak hanya bergantung pada bunyi putusan. Cara lembaga menjelaskan keputusan, mencatat penggunaan anggaran, dan memperlakukan hakim yang memimpin persidangan juga membentuk pandangan masyarakat terhadap keadilan.

Langkah yang dapat membantu meredakan ketegangan antara Istana dan Mahkamah Agung meliputi:

  • Memperjelas status calon hakim agung: Istana dan Mahkamah Agung perlu menyatakan secara tertulis apakah calon sebelumnya ditolak, ditarik, atau masih dipertimbangkan.
  • Menjelaskan dasar hukum masing-masing: Kedua pihak sebaiknya menguraikan kewenangan dan alasan mereka dengan bahasa yang dapat dipahami publik.
  • Membuka pemeriksaan biaya operasional: Catatan peserta, kuitansi, tujuan acara, serta prosedur persetujuan perlu diperiksa dan hasilnya diumumkan dengan tetap melindungi informasi pribadi yang memang harus dirahasiakan.
  • Menjaga penilaian hakim tetap objektif: Kriteria pengangkatan kembali harus diterapkan secara konsisten, dengan kesempatan bagi hakim untuk menanggapi alasan penilaian.
  • Memisahkan kritik atas anggaran dari tekanan atas putusan: Pengawasan terhadap penggunaan uang negara perlu dilakukan tanpa mengendalikan bagaimana hakim memutus perkara.

Hasil akhir sengketa pencalonan belum menjawab seluruh pertanyaan yang muncul. Tetapi semakin lama lembaga-lembaga terkait tidak memberikan penjelasan yang konsisten, semakin besar risiko publik menganggap bahwa aturan hanya berlaku bagi pihak di luar pengadilan.

Pada akhirnya, independensi peradilan dan akuntabilitas publik tidak harus saling bertentangan. Hakim perlu dilindungi dari tekanan politik ketika mengadili perkara, sementara lembaga peradilan tetap wajib menjelaskan tindakan administratif dan penggunaan anggaran. Keduanya merupakan bagian dari negara hukum yang ingin dipercaya masyarakat.